BANDA ACEH – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menghadiri rapat kerja bersama Komisi III DPR, Kamis (12/11/2026). Sedianya, rapat ini akan membahas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meminta Suyudi membuka seluruh fakta kasus tersebut. Dia juga mendesak Polri mengusut dugaan rangkaian tindakan ilegal mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi lain yang menurutnya saling berkaitan.
“Hari ini kami minta Kapolri buka semua fakta-fakta soal penyadapan ilegal dan rangkaian perbuatan ilegal kelompok LSP yang diduga saling terkait,” ujar Habiburokhman.
Menurutnya, dugaan tindakan kelompok tersebut tidak hanya menyangkut penyadapan ilegal. Dia menyebut adanya informasi mengenai sejumlah kegiatan lain yang perlu didalami kepolisian.
Kegiatan yang dimaksud antara lain dugaan pengawasan ilegal (illegal surveillance), pembunuhan karakter, pengondisian opini melalui media sosial untuk merongrong program pemerintah, hingga penggalangan massa aksi.
Habiburokhman menilai, rangkaian tindakan tersebut, apabila terbukti, berpotensi mengganggu kemampuan Presiden dalam menjalankan tugasnya.
“Informasi-informasi tersebut harus didalami secara serius. Ketika kemudian terbukti maka ini merupakan bentuk serangan makar sebagaimana diatur di Pasal 160 KUHP,” kata dia.
Habiburokhman menekankan perlunya pendalaman sebelum tindakan yang dituduhkan dapat dinyatakan terbukti.
Komisi III DPR menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri mulai pukul 08.30 hingga 12.00 WIB. Sedianya, Suyudi turut didampingi oleh Wakapolri Komjen Wahyu Hadiningrat hingga Irwasum Komjen Asep Edi Suheri
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru