DPR Semprot Kemendikbud soal Kenaikan UKT: Bukannya Bikin Cerdas Bangsa Malah Bikin Beban

BANDA ACEH –  Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS Fahmy Alaydroes mengomentari soal maraknya kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di berbagai perguruan tinggi.

Ia memberikan kritik keras atas kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) yang mengatur soal UKT di perguruan tinggi.

Menurut Fahmy, Kemendikbud Ristek tidak ingin perguruan tinggi melahirkan sarjana yang berkualitas.

“Pemerintah sepertinya tidak menganggap perguruan tinggi untuk melahirkan sarjana yang memiliki intelektualitas,” kata Fahmy, dalam keterangannya, dikutip Sabtu (18/5/2024).

“Padahal, negara sudah mengamanatkan soal pendidikan ini dalam konstitusi negara. Indonesia ini harusnya mencerdaskan bangsa, bukan bikin beban (naiknya UKT),” kata dia lagi.

Belakangan ini, sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia mengalami kenaikan UKT yang cukup signifikan.

Tidak hanya UKT, namun para mahasiswa juga dibebankan dengan kenaikan Iuran Pengembangan Institusi (IPI).

Hal ini menimbulkan gelombang protes dari kalangan mahasiswa dan masyarakat umum.

Sebab, meski tidak termasuk wajib belajar, di masa kini lulusan sarjana yang paling banyak dicari di industri.

Menurut Fahmy, perlu ada pengkajian ulang terkait pembagian dari alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan.

“Kita perlu pastikan pendidikan tinggi memiliki pertumbuhan secara kualitas juga. jadi, kita harus pastikan dan awasi 20 persen anggaran untuk pendidikan sudah efektif dan efisien berjalan atau belum,” kata dia lagi.