Pemerintahan Prabowo Terancam Tanpa Oposisi, Alarm bagi Demokrasi

BANDA ACEH  – Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro mengkritisi model Pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto yang terancam tanpa oposisi.

Agung menilai, banyaknya partai Politik pendukung Prabowo menunjukkan Koalisi Indonesia Maju (KIM) solid menyongsong pemerintahan baru.

“Namun, secara eksternal atau bagi publik ini alarm bagi demokrasi,” kata Agung, kepada Tribunnews.com pada Jumat (11/10/2024).

Sebab, kata dia, pada ranah praksis, walaupun pengawasan sering berada di tangan DPR, namun tak berjalan optimal. 

“Malah banyak produk legislasi di masa pemerintahan Presiden Jokowi (Joko Widodo) menghadirkan kontroversi,” ujar Agung.

Karenanya, Agung meminta publik harus berperan dalam beragam agenda negara maupun kebijakan agar menjadi subyek.

Menurutnya, masyarakat termasuk media, kampus, tokoh masyarakat hingga LSM, harus aktif mengkritisi sekaligus menawarkan alternatif solusi atau kebijakan.

“Sehingga demokrasi kita tetap tumbuh dan pemerintahan bisa berjalan semakin substantif mensejahterakan,” ucap Agung.

Adapun, dari 8 partai politik di DPR, PDIP merupakan satu-satunya partai yang belum bergabung dengan Pemerintahan Prabowo.

Tujuh partai itu di antaranya Gerindra, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Demokrat, NasDem, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Belakangan, PDIP juga disebut-sebut akan bergabung dengan Pemerintahan Prabowo nantinya.

Kabar ini mencuat setelah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dikabarkan segera bertemu dengan Prabowo.