BANDA ACEH – Mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra, mengungkapkan sejumlah dugaan terkait dinamika aksi massa pada 27 Agustus 2026. Ia menilai terdapat pergantian kelompok massa dan masuknya pihak-pihak baru yang diduga memiliki agenda tertentu.Menurut Sri Radjasa, setelah kelompok massa sebelumnya menarik diri, muncul kelompok baru yang disebutnya sebagai pihak yang diduga merupakan pelaku bayaran.
“Ketika kelompok Pati mundur, masuklah kelompok baru. Pelaku yang baru datang ini adalah pelaku bayaran,” kata Sri Radjasa di channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Senin (31/8/2026).
Ia mengaku memperoleh informasi yang disebutnya sebagai informasi “A1” mengenai adanya upaya untuk mengangkat isu tertentu, termasuk persoalan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sri Radjasa menduga, pengangkatan sejumlah isu tersebut kemudian menjadi bagian dari dinamika yang memancing keterlibatan kelompok massa lain. Ia menyinggung aksi yang terjadi pada malam hari di kawasan Pejompongan dan Slipi yang menurutnya mengalami perubahan situasi setelah munculnya kelompok tertentu.
Menurut dia, situasi kemudian berkembang menjadi aksi kekerasan. Sri Radjasa bahkan mempertanyakan arah loyalitas kelompok yang disebutnya dalam pernyataannya sebagai GRIB.
“Di sini kita akan melihat ke mana loyalitas GRIB itu diberikan,” ujarnya.
Sri Radjasa mengaku pernah menjadi penasihat GRIB Jaya. Berdasarkan pengalamannya tersebut, ia menilai terdapat pola aksi yang menurutnya perlu menjadi perhatian serius aparat keamanan.
Ia menyebut pola tersebut, berdasarkan pandangannya, antara lain berupa tindakan perusakan atau pembakaran terhadap fasilitas tertentu yang dapat menciptakan persepsi bahwa kondisi keamanan berada dalam situasi tidak terkendali.
Menurut Sri Radjasa, kondisi tersebut berpotensi memancing kelompok-kelompok massa lainnya untuk ikut turun ke lapangan sehingga eskalasi situasi menjadi semakin luas.
“Ini hanya untuk menciptakan isu bahwa kondisi keamanan tidak terkendali sehingga akan memancing kelompok-kelompok massa lain untuk hadir,” katanya.
Sri Radjasa juga membandingkan demonstrasi 25 Agustus 2025 dengan seruan yang menjadikan DPR sebagai sasaran aksi.
“Kelompok ini dengan isu ‘ratakan DPR’. Saya tahu persis kenapa mesti DPR jadi sasaran,” ujarnya.
Sri Radjasa kemudian mengaitkan isu tersebut dengan proses Politik terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia juga mempertanyakan mengapa aksi yang menurutnya sejak awal berpotensi dimanfaatkan oleh berbagai pihak dapat berkembang hingga menimbulkan situasi yang sulit dikendalikan.
Beri Komentar