0leh:Rosadi Jamani
KITA lanjutkan kisah gerombolan koruptor anak buah Nusron Wahid di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Yang paling ramai, pertanyaan yang sudah jadi lagu nasional, “Kenapa Nusron Wahid tidak ditangkap? Dia kan big boss-nya! Masa anak buah main sendiri? Masa bos Summarecon yang tajir melintir mau setor ke anak buah tanpa restu atasan?”
Jawaban resmi selalu sama dan sudah hafal di luar kepala. Jawaban KPK, “Sedang mendalami.” Kata “mendalami” kini jadi mantra sakti lebih sakti dari doa orang saleh.
Seolah-olah penyidik sedang menyelam ke laut dalam membawa senter kecil, mencari ikan napoleon yang mungkin sudah kabur ke luar negeri.
Padahal dari delapan tersangka yang ditahan sejak 15 September 2026, Lampri si Dirjen, Sontang Coin Manurung si Kepala Kantah Bogor, Adrianto Pitojo Adhi si Presdir Summarecon yang dompetnya lebih tebal dari laporan keuangan negara, Rizal Pahlefi, plus empat orang kepercayaan menteri Arif Sugiyanto, Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry, aliran uangnya sudah jelas seperti jalan tol.
Rp1,5 miliar dari Summarecon ke Erwin lalu Rp200 juta ke Sontang di kafe Jakarta Selatan. Rp2,1 miliar dari PT Bela Parahyangan ke Erwin lalu Rp1,8 miliar ke Arif. Rp8 miliar dalam sembilan koper merah bertuliskan nama Lampri. Setoran Rp10 miliar di rekening Arif. Total sitaan Rp106,3 miliar termasuk dolar, riyal, dan ringgit dalam sekitar 20 koper.
Tapi big boss-nya? Masih aman di singgasana. Bahkan sempat absen RDP Komisi II DPR sehari setelah OTT, digantikan Wamen Ossy Dermawan yang cuma bisa bilang “hormati proses hukum” sambil senyum tipis.
Netizen mulai bikin teori konspirasi lebih nyeleneh dari sinetron sore. Ada bilang menteri sudah didesain kebal hukum sejak dilantik, lengkap dengan jubah anti-KPK dan surat sakti dari langit.
“Silakan tangkap anak buah sebanyak-banyaknya biar terlihat serius, tapi jangan sentuh menterinya. Nanti negara goyang,” tulis seorang netizen yang profilnya foto kucing pakai kacamata.
Yang lain menambahkan, “Bos Summarecon pasti tahu aturan main. Dia setor ke orang kepercayaan menteri, bukan ke tukang parkir. Masa iya orang kepercayaan main sendiri tanpa laporan ke atasan?”
Memang, sang menteri belum sekali pun dipanggil sebagai saksi, apalagi dijadikan tersangka. Alasan resminya selalu “tergantung kebutuhan penyidikan” dan “waktu OTT hanya 1×24 jam.”
Seolah-olah penyidik sibuk menghitung uang di 20 koper sampai lupa ada orang di puncak piramida. Padahal keempat orang kepercayaan itu disebut KPK sendiri sebagai “orang yang merepresentasikan menteri”, yang bisa bikin Kepala Kantah tunduk hanya dengan bilang “ada arahan dari atas”.
Beri Komentar