Oleh: Radit Fabian1
PEMBANGUNAN nasional membutuhkan pembiayaan yang besar. Dalam situasi fiskal yang semakin kompleks, negara dituntut mencari berbagai instrumen untuk memperluas ruang pembiayaan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara berlebihan.
Atas dasar itulah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menghadirkan Pasal 50A, yang memberikan dasar hukum bagi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk menerbitkan Patriot Bond dan Merah Putih Bond.
Secara ekonomi, instrumen ini dimaksudkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan. Namun secara yuridis, norma tersebut memunculkan persoalan yang jauh lebih mendasar: apakah negara dapat memperluas ruang penghimpunan modal dengan cara membatasi efektivitas mekanisme pengawasan hukum terhadap asal-usul dana yang masuk ke dalam sistem keuangan nasional?
Pertanyaan ini bukan sekadar retoris. Ia menyentuh persoalan konstitusional yang lebih dalam: sejauh mana kebutuhan fiskal jangka pendek dapat dijadikan justifikasi untuk melonggarkan prinsip equality before the law yang dijamin Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
Ketika negara memberi jalur khusus bagi sekelompok pemodal untuk terbebas dari penelusuran hukum atas dasar semata-mata mereka membeli instrumen tertentu, maka yang terjadi bukan sekadar insentif fiskal, melainkan diferensiasi perlakuan hukum berdasarkan kapasitas modal sebuah preseden yang secara teoretis bertentangan dengan gagasan dasar negara hukum (rechtsstaat).
Perdebatan berpusat pada dua ayat. Ayat (5) memberikan jaminan dan perlindungan negara kepada pembeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond dari tuntutan pidana umum, pidana khusus termasuk pidana perpajakan serta gugatan perdata yang berkaitan dengan dana yang digunakan untuk membeli instrumen tersebut. Ayat (6) mengatur bahwa data dan informasi mengenai pembelian kedua instrumen tersebut tidak dapat dijadikan dasar penagihan pajak maupun alat bukti dalam proses peradilan.
Dari perspektif teori hukum acara pidana, ayat (6) ini secara fungsional beroperasi sebagai evidentiary shield bukan sekadar perlindungan investasi, melainkan pembatasan terhadap akses negara atas informasi yang selama ini menjadi instrumen kunci penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi.
Perbedaan ini penting untuk ditegaskan: proteksi terhadap kepastian investasi lazim ditemukan dalam berbagai rezim hukum pasar modal, tetapi proteksi terhadap keterlacakan dana adalah kategori yang secara kualitatif berbeda dan jauh lebih berisiko.
Pemerintah membantah bahwa ketentuan ini merupakan bentuk kekebalan hukum, dan berargumen bahwa kebijakan ini bertujuan menarik dana yang selama ini berada di luar sistem keuangan formal agar masuk ke perekonomian nasional.
Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya bahwa sumber dana investor tidak akan ditelusuri sekalipun diduga diperoleh secara melawan hukum, dengan alasan lebih baik dana tersebut masuk ke sistem ekonomi nasional daripada tetap berada di luar sistem patut dicermati secara kritis.
Argumen ini sesungguhnya mereplikasi logika kebijakan tax amnesty, namun dengan cakupan yang jauh lebih luas dan berbahaya.
Tax amnesty, betapa pun kontroversialnya, umumnya dibatasi pada persoalan kepatuhan perpajakan dan tetap membuka ruang pengecualian bagi dana hasil tindak pidana non-fiskal (korupsi, narkotika, terorisme).
Pasal 50A ayat (5), sebaliknya, tidak secara eksplisit mengecualikan kategori kejahatan tersebut dari perlindungan yang diberikan sebuah kelalaian legislatif (atau desain yang disengaja) yang jauh lebih problematis dibanding preseden amnesti pajak mana pun dalam sejarah hukum Indonesia.
Di sinilah kritik terhadap naskah awal perlu diperkuat: bukan hanya bahwa ada pelonggaran, tetapi seberapa luas cakupan pelonggaran itu dibanding rezim serupa yang pernah ada.
Rezim pemberantasan tindak pidana pencucian uang dibangun di atas prinsip bahwa aset tidak dapat dipisahkan dari asal-usulnya.
Pendekatan follow the money berkembang sebagai strategi utama mengungkap korupsi, kejahatan narkotika, perpajakan, dan kejahatan terorganisasi lainnya negara tidak hanya mengejar pelaku, tetapi juga menelusuri aliran dana hasil kejahatan.
Ketika suatu norma membatasi penggunaan informasi transaksi sebagai dasar pemeriksaan maupun alat bukti, efektivitas strategi ini berpotensi melemah secara sistemik, bukan sekadar pada kasus-kasus yang terkait langsung dengan pembelian obligasi.
Persoalannya bukan karena Patriot Bond atau Merah Putih Bond merupakan instrumen yang keliru secara desain finansial melainkan karena desain perlindungan hukumnya berpotensi menciptakan safe harbor struktural yang mengurangi kemampuan negara menguji legalitas sumber dana yang masuk melalui instrumen tersebut.
Dalam kajian kriminologi ekonomi, celah semacam ini dikenal sebagai laundering channel by design bukan celah yang muncul akibat kelemahan pengawasan, melainkan celah yang secara sengaja dilegalkan oleh norma itu sendiri.
Kalkulasi Biaya yang Terabaikan: Perspektif Economic Analysis of Law
Dalam perspektif Economic Analysis of Law, setiap kebijakan harus dinilai berdasarkan manfaat dan biaya yang ditimbulkannya.
Manfaat Pasal 50A memang jelas: memperluas sumber pembiayaan negara dan meningkatkan likuiditas nasional. Namun analisis biaya tidak boleh berhenti pada aspek fiskal semata.
Negara juga harus memperhitungkan setidaknya tiga jenis biaya tersembunyi: Institutional cost potensi melemahnya efektivitas lembaga penegak hukum, termasuk PPATK, KPK, dan Ditjen Pajak, yang kehilangan salah satu instrumen investigatif utamanya.
Reputational cost menurunnya kepercayaan terhadap integritas sistem keuangan Indonesia, baik di mata investor institusional maupun lembaga pemeringkat.
Constitutional cost risiko terganggunya prinsip persamaan di hadapan hukum dan akuntabilitas penyelenggaraan negara, yang pada gilirannya dapat menjadi objek pengujian di Mahkamah Konstitusi.
Regulasi yang efisien secara ekonomi belum tentu efisien secara hukum apabila menimbulkan biaya kelembagaan yang jauh lebih besar dalam jangka Panjang sebuah trade-off antar-generasi yang tidak tercermin dalam kalkulasi fiskal jangka pendek.
Kekhawatiran ini semakin relevan mengingat posisi Indonesia sebagai anggota penuh Financial Action Task Force (FATF).
Salah satu prinsip utama FATF adalah memastikan setiap negara memiliki kemampuan menelusuri asal-usul dana, mengidentifikasi beneficial ownership, dan menerapkan customer due diligence secara efektif komitmen yang dibangun untuk mencegah sistem keuangan dimanfaatkan sebagai sarana menyamarkan hasil tindak pidana.
Setiap kebijakan yang dipersepsikan mengurangi ruang penelusuran sumber dana berpotensi menjadi sorotan dalam evaluasi mutual evaluation FATF berikutnya. Yang dipertaruhkan bukan hanya kepatuhan teknis terhadap standar internasional, tetapi juga kredibilitas Indonesia sebagai negara yang mengedepankan tata kelola keuangan yang bersih dan transparan reputasi yang, sekali tergerus, jauh lebih mahal untuk dipulihkan dibanding likuiditas yang hendak dikejar melalui Pasal 50A.
Perdebatan mengenai Pasal 50A bukanlah soal menolak kebutuhan negara menghimpun modal untuk pembangunan. Negara memang memerlukan instrumen pembiayaan inovatif untuk menjawab tantangan ekonomi global. Namun pembangunan ekonomi tidak boleh dicapai dengan mengorbankan prinsip-prinsip dasar negara hukum.
Kepercayaan investor yang berkelanjutan lahir bukan dari berkurangnya pengawasan terhadap asal-usul dana, melainkan dari keyakinan bahwa Indonesia memiliki sistem hukum yang transparan, akuntabel, dan konsisten.
Ironisnya, kebijakan yang dirancang untuk menarik modal justru berisiko menghasilkan efek sebaliknya dalam jangka panjang: investor jangka panjang dan berkualitas cenderung menghindari yurisdiksi yang menunjukkan tanda-tanda pelemahan rule of law, sementara yang tertarik justru dana jangka pendek dengan profil risiko kepatuhan yang tinggi sebuah bentuk adverse selection dalam pembiayaan negara.
Jika hukum mulai diposisikan semata sebagai instrumen penghimpunan modal, sementara fungsi pengawasannya dikurangi, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar efektivitas satu undang-undang, melainkan integritas sistem hukum nasional itu sendiri.
Pasal 50A, dengan demikian, layak menjadi uji kasus penting bagi arah kebijakan hukum ekonomi Indonesia ke depan: apakah likuiditas dan legalitas dapat dan harus dipertemukan tanpa salah satu mengorbankan yang lain.
- Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia – UII[↩]
Beri Komentar