0leh:Dr. Ariadi MSi
SEJARAH Politik Indonesia mencatat bahwa kejatuhan Presiden Soeharto pada Mei 1998 tidak terjadi dalam ruang hampa. Fondasi kekuasaannya runtuh ketika dua pilar utamanya lepas: loyalitas militer yang mulai terfragmentasi di tingkat elite dan amarah rakyat bawah yang meledak akibat krisis ekonomi multidimensi. Ketika modal besar (oligarki) mutakhir kala itu ikut menyelamatkan diri menarik dukungannya, kejatuhan Orde Baru menjadi tak terhindarkan.
Kini, di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto bayang-bayang kepemimpinan militer kembali hadir. Muncul pertanyaan krusial: bagaimana Prabowo dapat menavigasi pemerintahannya agar tidak terjebak dalam badai politik “Leviathan” oligarki yang sama? Jawabannya terletak pada “Dua Benteng Utama” yang harus dijaga secara konsisten sebagai rumus bertahan hidup politik.
Benteng Pertama: Menjaga Soliditas TNI-Polri Tetap Tegak Lurus
Soeharto tumbang salah satunya karena politisasi dan faksionalisme laten di dalam tubuh ABRI saat itu. Bagi Prabowo, menjaga soliditas TNI dan Polri bukan sekadar urusan stabilitas pertahanan, melainkan benteng konstitusional agar aparat keamanan tidak dapat dibeli atau diintervensi oleh para pemodal besar.
Agar aparat tetap tegak lurus pada perintah presiden dan konstitusi, pemerintahan Prabowo harus melakukan reformasi internal yang konkret. Kesejahteraan prajurit di tingkat bawah harus diprioritaskan agar mereka imun terhadap godaan finansial ilegal. Lebih dari itu, sistem meritokrasi dalam penempatan jabatan strategis harus bersih dari titipan kekuatan modal. Ketika TNI-Polri solid dan steril dari intervensi oligarki, ruang bagi kekuatan modal untuk melakukan tekanan politik secara koersif akan terkunci.
Benteng Kedua: Membangun Kepercayaan Riil dan “Tameng” Rakyat
Benteng kedua, dan yang paling menentukan, adalah legitimasi riil dari rakyat jelata. Soeharto kehilangan benteng ini ketika harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi dan kemiskinan melonjak tajam pada akhir era 1990-an. Rakyat yang lapar tidak akan sudi menjadi tameng bagi pemimpinnya.
Prabowo harus memastikan bahwa kebijakan ekonominya dirasakan secara konkret oleh masyarakat kelas bawah. Program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan kedaulatan pangan, serta hilirisasi yang membuka lapangan kerja lokal harus dieksekusi tanpa korupsi. Jika masyarakat kelas bawah merasakan keadilan ekonomi–di mana isi dapur mereka terjamin dan masa depan anak-anak mereka aman–mereka secara sukarela akan menjadi tameng politik terkuat bagi presiden. Ketika presiden ditekan atau diancam oleh kekuatan modal besar, rakyatlah yang akan berdiri paling depan membela legitimasi sang pemimpin.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru