Taktik ini membutuhkan resep lain agar mudah diterima publik sejak awal: mengelabui masyarakat. Jokowi menjajakan IKN dan Whoosh sebagai proyek bisnis/investasi B-to-B tanpa APBN. Warga mudah menerima proyek itu karena menganggap tidak ada risiko terhadap uang pajak mereka. Semua itu terbukti bohong.
Prabowo juga menjajakan proyek MBG dan KDMP sebagai proyek mulia yang dibiayai lewat efisiensi anggaran dan “uang yang diselamatkan dari korupsi”. Sebagian publik menerima ini dengan anggapan toh itu gratis dan tidak ada tambahan beban APBN. Mereka tidak sadar telah dikelabui bahwa apa yang diklaim sebagai gratis dan kemurahan pemerintah ternyata ada harga yang harus dibayar: penyunatan anggaran pendidikan dan dana desa.
Apa pelajaran yang bisa dipetik? Pertanyakan dengan kritis sejak awal proyek-proyek yang kedengaran manis, “too good to be true”, dan punya skala yang kolosal. Apalagi jika proyek itu tidak dibicarakan secara menyeluruh dan melibatkan banyak stakeholder.
Proyek-proyek seperti MBG dan KDMP yang tidak didasarkan pada kajian dan rencana yang matang (malah kabarnya berasal dari wangsit) sudah seharusnya ditolak sejak awal. Kita tidak akan bisa mengoreksinya setelah berjalan.
Menata Negara dengan Logika Komando
Kecenderungan pemerintahan yang mengadopsi pendekatan komando militer utk menyelesaikan persoalan negara yang bersifat kompleks. Penulis berpendapat bahwa logika komando memang efektif dalam situasi perang atau krisis yang menuntut kecepatan dan kepatuhan, tetapi tidak tepat diterapkan sebagai paradigma utama dalam tata kelola negara pada masa damai. Negara merupakan sistem yang kompleks, sehingga persoalan seperti korupsi, birokrasi yang tidak efisien, regulasi yang tumpang tindih, dan lemahnya kelembagaan hanya dapat diatasi melalui reformasi sistemik yang berlandaskan prinsip good governance: akuntabilitas, transparansi, kepastian hukum, dan partisipasi publik.
Tulisan ini menunjukkan bahwa pembentukan lembaga baru, pemecahan kementerian, dan sentralisasi pengambilan keputusan mungkin memberikan kesan cepat dan tegas, tetapi berisiko menimbulkan pemborosan anggaran, tumpang tindih kewenangan, melemahnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Oleh karena itu, solusi yang lebih berkelanjutan bukanlah memperbanyak struktur organisasi, melainkan memperkuat institusi yang telah ada melalui reformasi birokrasi, deregulasi, dan digitalisasi tata kelola. Kesimpulannya, keberhasilan seorang pemimpin negara tidak diukur dari banyaknya lembaga yang dibentuk, melainkan dari kemampuannya membangun sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel sehingga mampu melayani masyarakat secara berkelanjutan.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru