Oleh: Edhie Prayitno Ige
JAMPIDSUS Febrie Adriansyah sudah mengundurkan diri. Sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Tiba-tiba statusnya menjadi saksi, dan tiba-tiba lagi menjadi tersangka. Potret penegakan hukum bagi yang memiliki harta dan kuasa?
Pemberantasan korupsi di Indonesia memiliki pola yang buruk. Selalu meledak di awal, namun berakhir sunyi di akhir. Publik disuguhi drama penegakan hukum yang megah. Tetapi putusan akhirnya selalu kompromistis.
Jurnalis senior Albert Kuhon mengingatkan kita pada skandal Jaksa Pinangki Sirna Malasari tahun 2020-2021. Kini kekhawatiran serupa muncul pada kasus Jampidsus Febrie Adriansyah. Sejarah tampaknya akan berulang kembali.
Pemberantasan korupsi kita mirip kembang api. Petasan meletup meriah di langit. Lalu semua orang mendongak kagum. Detik berikutnya petasan lenyap menjadi asap hangus.
Bedanya, kembang api menghibur kita. Sedangkan drama hukum ini justru menyengsarakan kita. Menghabiskan anggaran negara untuk sebuah pertunjukan pura-pura.
Dari Sandiwara Menuju Bebas Murni
Kasus Jaksa Pinangki adalah preseden buruk. Hukum ditekuk oleh aparatnya sendiri. Pinangki adalah jaksa aktif di Kejaksaan Agung. Tapi ia justru membantu buronan kakap Djoko Tjandra.
Pinangki menerima uang muka suap sebesar 500.000 dolar AS. Ini adalah permufakatan jahat yang sistemis.
Pengadilan Tipikor awalnya memvonis Pinangki 10 tahun penjara. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta malah memotong hukuman menjadi 4 tahun. Alasannya menggelikan karena Pinangki adalah seorang ibu.
Pinangki hanya ditahan selama satu tahun. Dia mendapat pembebasan bersyarat pada 2022. Dia resmi bebas murni pada Desember 2023. Akhir cerita ini sangat nyaman bagi seorang koruptor. Sebuah akhir pertunjukkan, putusan hakim hanya melukai rasa keadilan.
Ini adalah pelayanan hukum bintang lima. Diskon hukuman diberikan hanya karena alasan status ibu. Ini inovasi hukum yang luar biasa.
Besok-besok mungkin kartu keluarga bisa menggantikan nota pembelaan di sidang. Hukuman seringan itu membuat penjara hanya menjadi tempat liburan singkat dari penatnya menghitung uang suap.
Febrie Adriansyah, Pengulangan Pola?
Kasus Pinangki memiliki kemiripan struktur dengan kasus Febrie Adriansyah. Keduanya melibatkan aparat aktif kejaksaan. Keduanya berada di pusaran pusat penegak hukum. Dan juga berada dalam ruang korupsi skala raksasa.
Ada alarm bahaya yang sama. Alarm itu adalah pergeseran yurisdiksi perkara. Kasus Pinangki sejak awal dikunci secara internal oleh kejaksaan.
Pola “jeruk makan jeruk” ini terjadi lagi pada Febrie. Perkara Febrie semula ditangani oleh Kortas Tipidkor Polri. Sekarang penanganan kasus dipindahkan sepenuhnya ke kejaksaan.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru