Pada awal penanganan, status Febrie adalah tersangka. Kemudian diumumkan bahwa status Febrie adalah saksi. Dan beberapa jam setelah publik heboh, statusnya kembali jadi tersangka.
Rebutan berkas perkara ini mirip anak kecil berebut mainan. Bedanya, objek rebutan di sini bernilai triliunan rupiah.
Polisi sudah siap menyidik perkara. Tiba-tiba ada undangan rapat dari Istana. Ada Kapolri, Jaksa Agung, hingga Panglima TNI. Kejaksaan lalu mengambil alih berkas itu. Ini adalah bentuk saling pengertian antar-aparat agar dapur mereka tidak diintip orang luar.
Belakangan beredar isu bahwa temuan emas batangan 74 kg juga bukan emas murni. Begitulah drama ini begitu mudah berganti skenario saat pertunjukan berlangsung.
Akuntabilitas Khas Penegakan Hukum
Secara filosofis, penanganan korupsi internal ini menabrak asas fundamental. Asas itu adalah nemo judex in causa sua. Artinya tidak boleh ada pihak menjadi hakim bagi dirinya sendiri.
Kejaksaan mengusut anggotanya sendiri yang berposisi strategis. Benturan kepentingan pasti terjadi. Secara sosiologi hukum, dorongan menyelamatkan korps jauh lebih kuat. Dorongan itu mengalahkan kehendak membongkar kejahatan secara tuntas.
Pemindahan kasus dari polisi ke kejaksaan patut dipertanyakan. Ini bukan demi objektivitas hukum. Ini adalah strategi defensif institusi untuk meredam guncangan Politik.
Celakanya justru diinisiasi dengan dirijen dari Presiden. Kasus Pinangki membuktikan investigasi internal gagal menyentuh aktor atas. Penegakan hukum hanya terjebak pada korporatisme sempit.
Kehebohan di awal sengaja dirancang. Tujuannya agar kasus perlahan jinak dan sunyi di akhir sidang.
Berharap institusi menyidik bosnya sendiri secara objektif adalah kemustahilan. Itu sama dengan menyuruh kucing menjaga ikan cupang.
Sama persis dengan berharap kucing sedang diet vegan, sebuah kemustahilan. Asas nemo judex in causa sua sengaja ditabrak. Hukum kita punya prinsip baru, jika bisa damai di bawah meja, mengapa harus lewat sidang terbuka?
Memutus Rantai Impunitas
Publik tidak boleh tertidur oleh drama tersangka di awal kasus. Kasus Pinangki adalah pelajaran mahal. Muara hukum di Indonesia sering kali antiklimaks. Hal itu terjadi jika luput dari pengawasan publik.
Yang diawasi ketat saja masih terus kecolongan dan ada kesengajaan mempertontonkan kekonyolan. Apalagi jika tanpa pengawasan publik.
Kasus Febrie Adriansyah kini diselesaikan di balik pintu tertutup. Tidak ada pengawasan silang dari lembaga eksternal seperti KPK. Pengawasan publik juga mulai melemah.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru