BANDA ACEH— Penunjukan Komjen Pol Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) membuka pertanyaan besar. Mampukah seorang mantan petinggi Polri menyelesaikan konflik agraria yang selama bertahun-tahun tidak kunjung tuntas?
Presiden Prabowo Subianto melantik Dedi sebagai Kepala BRAN di Istana Negara, Kamis (1/10/2026). Sebelumnya, Dedi menjabat Wakapolri sejak 2025.
BRAN bukan lembaga dengan pekerjaan ringan. Reforma agraria bersentuhan langsung dengan persoalan penguasaan tanah, konflik masyarakat dengan perusahaan, tumpang tindih izin, ketimpangan kepemilikan lahan, hingga dugaan kriminalisasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan tanahnya.
Karena itu, publik berhak mempertanyakan modal dan rekam jejak Dedi untuk memimpin lembaga tersebut.
“Emangnya Dedi Prasetyo bisa apa?” ujar Dewan Pembina Komite Pejuang Pertanian Rakyat (KPPR), Edison, saat menyoroti penunjukan mantan Wakapolri tersebut, Kamis (2/10/2026).
Menurut Edison, dirinya pesimistis Dedi mampu menyelesaikan konflik agraria karena persoalan tersebut memiliki kompleksitas yang jauh lebih rumit dibandingkan persoalan keamanan dan penegakan hukum yang selama ini menjadi ranah kepolisian.
“Emangnya Dedi Prasetyo bisa apa? Urusan konflik agraria? Kita pesimis. Sewaktu Wakapolri saja tidak bisa apa-apa, malah diberikan jabatan Ketua BRAN yang jelas kompleksitas konfliknya jauh lebih rumit,” kata Edison.
Dirinya bahkan menilai publik perlu melihat dan menguji terlebih dahulu rekam jejak penanganan persoalan agraria ketika Dedi masih berada di jajaran Polri.
“Kita lihat saja, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa nantinya,” ujarnya.
Pernyataan tersebut merupakan kritik Edison terhadap kapasitas Dedi, bukan kesimpulan bahwa Dedi pasti gagal. Sebab, BRAN sendiri baru dibentuk dan Dedi baru dilantik sebagai kepala lembaga tersebut.
Dedi saat ini bahkan masih menyiapkan struktur organisasi BRAN. Ia menyatakan akan berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara serta Kementerian PAN-RB untuk menentukan pejabat yang akan mengisi struktur lembaga tersebut sebelum BRAN menjalankan tugas secara penuh.
Namun, bagi Edison, persoalan utama reforma agraria tidak berhenti pada urusan kelembagaan. Akar masalahnya, kata dia, adalah konflik penguasaan tanah, dugaan perampasan lahan, dan kriminalisasi petani.
“Yang paling intinya, masalah konflik agraria itu adalah perampasan lahan dan kriminalisasi. Sekarang selama ini pihak yang selalu mendukung aksi perampasan lahan itu siapa? Lalu yang sering kali mengkriminalisasi petani siapa?” tegas Edison.
Beri Komentar