Pertanyaan tersebut penting dibuka secara transparan. Berapa banyak laporan masyarakat terkait konflik agraria yang masuk ke kepolisian? Berapa yang naik ke tahap penyidikan? Berapa yang berakhir di pengadilan? Berapa yang akhirnya memberikan kepastian hak kepada masyarakat? Jangan sampai negara sibuk membentuk lembaga baru, tetapi gagal membuka kembali tumpukan konflik lama.
Data yang dihimpun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan diberitakan Mongabay mencatat ribuan orang menjadi korban konflik agraria dalam periode 2004-2025, termasuk korban kriminalisasi. Data tersebut menunjukkan bahwa konflik agraria bukan persoalan kecil yang bisa diselesaikan hanya melalui pembentukan lembaga baru.
Edison meminta Dedi tidak hanya berbicara mengenai pembentukan struktur BRAN, tetapi segera membuka basis data konflik agraria secara nasional.
“Kalau mau jujur, silakan dibuka dulu saat ini berapa total seluruh laporan polisi dari masyarakat terkait konflik agraria di Republik ini, berapa yang ada ujungnya?” kata Edison.
Salah satu persoalan yang patut menjadi perhatian adalah konflik agraria yang berkaitan dengan PT Agrinas Palma Nusantara.
Sejumlah sengketa lahan yang melibatkan Agrinas telah menjadi perhatian publik. Karena itu, penyelesaian konflik yang melibatkan perusahaan tersebut akan menjadi salah satu ujian penting terhadap independensi lembaga reforma agraria. Dalam konteks ini, Edison melontarkan kritik yang jauh lebih keras terhadap alasan di balik penunjukan Dedi.
“Sudahlah, Dedi Prasetyo memang dipilih dan ditunjuk Prabowo hanya untuk kepentingan Prabowo terkait agraria saja,” ujar Edison.
Edison kemudian mengaitkan kecurigaannya dengan konflik agraria yang melibatkan masyarakat dan PT Agrinas.
“Salah satunya terkait konflik agraria antara masyarakat dengan PT Agrinas yang terjadi di seluruh Nusantara ini,” katanya.
Kekhawatiran tersebut semakin penting karena persoalan agraria bersinggungan langsung dengan kepentingan perusahaan negara dan program strategis pemerintah.
Salah satu contoh yang patut mendapat perhatian adalah persoalan lahan yang berkaitan dengan PT Agrinas Palma Nusantara. Komisi VI DPR pada Juli 2026 bahkan meminta Agrinas Palma mempercepat penyelesaian legalitas aset dan konflik agraria.
Di Rokan Hulu, misalnya, terjadi sengketa lahan sekitar 2.000 hektare. Warga membantah klaim bahwa telah dilakukan mediasi dengan Agrinas dan menyampaikan adanya persoalan terkait pengelolaan hasil kebun. Pernyataan tersebut tentu merupakan klaim pihak warga yang perlu diuji dan dijawab secara terbuka oleh pihak terkait.
Beri Komentar