BANDA ACEH – Dua kali ketidakhadiran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam agenda pemeriksaan saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memunculkan desakan agar Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas. Pengamat Politik Ray Rangkuti menyarankan Nusron dinonaktifkan sementara atau dicopot melalui perombakan kabinet.
Nusron seharusnya dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus dugaan suap di lingkungan ATR/BPN pada 7 Oktober dan 15 Oktober 2026. Namun, ia tidak hadir dengan alasan memiliki agenda lain.
Situasi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai tindak lanjut KPK terhadap ketidakhadiran Nusron, termasuk belum adanya keputusan mengenai langkah pemanggilan berikutnya. Sikap Presiden Prabowo terhadap menterinya itu juga menjadi sorotan.
Ray menilai, Presiden memiliki dua opsi, yakni menonaktifkan Nusron sementara atau langsung menggantinya melalui perombakan kabinet.
“Ya itu tadi seperti yang disebutkan oleh Bung Iwan (Kurniawan, Ketua Gerakan Cinta Prabowo) ya ada dua pilihan tuh. Pertama nonaktifkan dulu atau yang sekaligus di-reshuffle,” kata Ray dikutip dalam salah satu dialog, Jumat (23/10/2026).
Menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani tersebut, langkah itu dapat menjadi sinyal bagi KPK untuk menentukan tindakan selanjutnya sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
“Nah, itu juga memberi sinyal yang lebih kuat kepada KPK untuk segera bertindak apakah akan melakukan proses penjemputan paksa atau dan sebagainya dan sebagainya gitu ya,” ujarnya.
Ray juga menilai, sikap Presiden dalam menangani persoalan tersebut dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap keseriusan pemerintah memberantas korupsi tanpa pandang bulu.
“Nah, dan lebih juga memberi sinyal yang kuat kepada masyarakat bahwa Pak Prabowo tidak pandang dulu tadi soal pemberantasan korupsi gitu,” ucapnya.
Ray Ingatkan Prabowo
Ray mengingatkan, persoalan tersebut berpotensi menyeret nama Presiden Prabowo apabila terus berlarut-larut tanpa kejelasan langkah penanganan.
Ia menilai, situasi itu dapat memunculkan asumsi di tengah masyarakat bahwa Nusron memiliki dukungan dari sosok kuat di lingkaran kekuasaan.
“Tetapi kalau dibiarkan begini-begini terus ya tentu akan menyeret nama Pak Prabowo dan asumsi orang ‘ada orang kuat di belakang Nusron dan orang kuat itu ya presiden’ gitu loh kira-kira,” kata Ray.
Ia menegaskan, Presiden perlu memperlihatkan komitmen pemberantasan korupsi di tengah perhatian publik terhadap penegakan hukum.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru