BANDA ACEH – Program Makan Bergizi Gratis atau MBG kembali menjadi sorotan publik setelah tetap berjalan saat libur sekolah akhir tahun.Kebijakan MBG saat libur sekolah ini memunculkan perdebatan antara urgensi pemenuhan gizi anak dan efektivitas penggunaan anggaran negara.
Di tengah libur sekolah yang rata-rata berlangsung dari 22 Desember 2025 hingga 3 Januari 2026, siswa tetap diminta datang ke sekolah untuk mengambil paket MBG.
Program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini sejak awal dirancang untuk menjamin asupan gizi anak sekolah setiap hari.
Namun pelaksanaan MBG saat sekolah tutup justru memantik kritik keras dari anggota DPR RI yang menilai kebijakan ini berpotensi melenceng dari tujuan awal perbaikan gizi.
Isu makanan kemasan, distribusi, hingga dugaan sekadar mengejar serapan anggaran pun ikut mencuat.
Di lapangan, pelaksanaan MBG saat libur sekolah menunjukkan praktik yang beragam.
Mulai dari pembagian susu kemasan, buah, hingga kurma dengan porsi berbeda di tiap jenjang kelas.
Di sinilah perdebatan soal manfaat, kualitas gizi, dan dampak jangka panjang program MBG kembali diuji.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang resmi diluncurkan pada Januari 2025.
Program ini menyasar siswa sekolah, ibu hamil, serta ibu menyusui sebagai kelompok rentan gizi.
Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan bahwa kebutuhan gizi tidak mengenal kalender akademik.
Menurut BGN, anak tetap membutuhkan asupan bergizi meski tidak berada di ruang kelas.
Selain itu, MBG dinilai membantu meringankan beban pengeluaran keluarga berpenghasilan menengah ke bawah selama masa libur.
Atas dasar itu, distribusi MBG tetap dilakukan dengan skema pengambilan langsung di sekolah.
Namun pelaksanaan di lapangan tidak lepas dari kritik.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, secara terbuka mempertanyakan relevansi pembagian MBG saat libur sekolah.
Ia menyoroti jenis makanan yang dibagikan, yang didominasi produk kemasan.
“Saya sangat semangat ketika mendengar BGN menyatakan akan melarang ultra-processed food untuk MBG,” ujar Charles dalam pernyataannya.
Menurutnya, realitas di lapangan justru menunjukkan sebaliknya.
Distribusi makanan kemasan saat libur sekolah berpotensi menimbulkan masalah baru, terutama dari sisi kualitas gizi.
Charles menilai tujuan utama MBG adalah memperbaiki status gizi anak secara nyata.
Jika yang dibagikan adalah makanan kemasan dengan nilai gizi terbatas, maka esensi program berisiko hilang.
Ia juga menyoroti tantangan distribusi yang lebih sulit diawasi saat sekolah tidak aktif.
Beri Komentar