-Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan mereshuffle Menteri di kabinet Indonesia Maju yang getol menyuarakan penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan presiden.
“Menteri yang mewacanakan itu harus dievaluasi karena itu adalah kalau saya katakan mencoreng demokrasi,” tegas Politikus PDIP Masinton Pasaribu saat menjadi narasumber dalam webinar bertajuk “Setiap Suarakan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden: Lalu?” pada Jumat sore (8/4).
Masinton menuturkan, publik juga harus ikut mengawasi terus dan bila perlu ikut menyuarakan apabila ada pihak-pihak di lingkaran kekuasaan ingin menabrak konstitusi atau UUD 1945 seperti melemparkan wacana penambahanmasa jabatan presiden.
“Itu adalah bibit lahirnya tirani,” kata Aktivis ’98 ini.
“Kita tidak boleh tolerir ini. Karena ini tidak senafas dengan agenda reformasi dan demokrasi yang kita perjuangkan ketika tahum 1997-1998 lalu,” imbuh Masinton menegaskan.
Menurut Masinton, jika ada menteri yang mencoba “menjerumuskan” Presiden Jokowi padahal sikapnya sudah tegas akan taat konstitusi, maka dapat dipastikan menteri tersebut berwatak tiran.
“Ini menurut saya apa yang dilakukan oleh salah seorang eh bukan lagi salah seorang, ada dua menteri kalau tidak salah, yang pertama menteri BKPM (Bahlil Lahadalia) terus Menko Maritim dan Investasi (Luhut Binsar Pandjaitan) yang bukan dia tidak bidangnya itu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Masinton menyebut karakteristik tirani itu antidemokrasi dan gelagat itu terus bersemayam di dalam kekuasaaan hari ini.
“Ini menjadi warning untuk kita semua tentunya,” katanya.
“Menurut saya ini harus disuarakan untuk dilakukan reshuffle mneteri yang berwatak tirani seperti ini, kalau kita biarakan ini akan tetap beroperasi dan bergerilya untuk memanfaatkan jabatan dan kekuasaan menabrak sendi-sendi konstitusi dan dibenturkan kepada rakyat,” demikian Masinton.
