Lanjutnya, musrena merupakan wadah komunikasi langsung bagi kaum perempuan, anak, dan disabilitas untuk memberikan masukan terhadap rencana pembangunan, dikarenakan pada musyawarah tingkat gampong dan kecamatan masih cenderung mengusulkan mengenai pembangunan fisik dan sektor ekonomi.
“Sehingga perlu dibahas secara intens terkait pembangunan non fisik dan sosial agar perencanaan pembangunan kota dapat menghasilkan pembangunan yang inklusif dan tepat sasaran,” kata Mahdani.
Dikatakannya, musrena merupakan proses perencanaan yang tidak terpisahkan dari musrenbang agar perempuan dan anak serta penyandang disabilitas dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan kota.
“Tujuan kita gelar forum ini untuk menghimpun aspirasi dan membahas permasalahan sesuai dengan kebutuhan kaum perempuan dan anak serta penyandang disabilitas sehingga terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan Kota Banda Aceh,” ujarnya.
Kegiatan musrena yang juga dihadiri para anggota DPRK dan jajaran pejabat Pemko Banda Aceh ini diakhiri dengan sesi penyampai materi yang disampaikan Kepala Bappeda dan dari unsur DP3AP2KB Banda Aceh.
Kemudian juga diberi kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan usulan dan pandangan yang diwakili Balee Inong, forum anak, dan kelompok disabilitas yang ada di Banda Aceh.[]
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru