Jika pembatalan, penjegalan, pelarangan, dan sikap ketidakadilan terus dilakukan oleh Pemprov Jabar, Maman meyakini bahwa komponen civil society yang pro demokrasi akan memberikan respons yang lebih keras.
“Mestinya Pemprov Jabar dapat bersikap adil dan netral dalam situasi politik yang berkembang saat ini,” tandasnya.
Polemik ini semakin menguatkan pandangan bahwa tantangan demokrasi di Indonesia tidak hanya bersumber dari perbedaan politik, tetapi juga dari tindakan pemerintah yang dianggap merugikan hak-hak warga untuk menyuarakan pendapat mereka secara bebas dan terbuka.***
Sumber: Gelora
Beri Komentar