Aneh bin ajaib, MK menyatakan ATRA yang bercita-cita ingin menjadi Presiden atau Wakil Presiden ini memiliki legal standing ketimbang RR yang pada tahun 2009 mendapatkan dukungan dari 12 partai Politik yang perolehan total suara nasionalnya sebanyak 11,88 persen atau 12.380.827 suara untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden tahun 2009.
Janggal luar biasa, di luar akal sehat, tidak adil, diskriminatif, dan jauh dari kekonsistenan saat MK memperlakukan RR jauh di bawah ATRA.
Ketiga, putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diproses MK selama 34 hari ini dengan menambah frasa di atas membuat MK menempatkan dirinya berada di atas DPR dan Presiden. UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menjadi objek permohonan oleh ATRA tentu diproses pembentukannya oleh DPR dan Presiden melalui kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis yang komprehensif dalam waktu yang cukup agar memenuhi ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Menurut UU ini setiap UU mengikuti tahapan mulai dari Program Legislasi Nasional yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis sampai pada tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, dan pengundangan.
Mudah-mudahan MKMK berkenan memenuhi harapan Penulis. Penulis yang karena pengalaman memberi kuliahnya 33 tahun meyakini, Penulis sejatinya sedang menyuarakan dengan nyaring suara dari ratusan juta suara orang Indonesia yang berkehendak baik yang tidak mungkin bersuara (voice of the voiceless) di tengah negaranya yang sedang diobok-obok oleh MK yang Maha Kuasa.
**). Dosen Universitas Katolik Santo Thomas, Medan; Doktor Institut Pertanian Bogor
Banda Aceh
Jakarta Pusat
Kalimantan Tengah
Palembang
Palu
Pangkal Pinang
Pekanbaru
Tapaktuan
Aceh Tenggara
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kota Langsa
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Beri Komentar