Dalam UU itu dijelaskan bahwa hak angket bisa digunakan jika didukung 50 persen anggota DPR RI lebih dari satu fraksi.
Hak angket yang diusulkan dapat diterima jika mendapat persetujuan dalam rapat paripurna DPR dengan dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR.
Pengambilan keputusan untuk hak angket diambil berdasarkan pada persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna
Presiden RI Prabowo Subianto tiba-tiba memanggil Direktur Jenderal (Dirjen) Bea Cukai Kementerian…
nalis Politik Hendri Satrio meminta publik tidak menganggap remeh aktivitas Wakil Presiden Gibran…
Pendidik sekaligus aktivis pendidikan nonformal, Mercy Sihombing, menegaskan bahwa gugatan yang…
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkap kelompok yang dimaksud Presiden Prabowo…
Sebuah skandal mencuat di tengah gempita Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU).
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penyitaan satu unit mobil milik…
Nama Silfester Matutina kembali muncul dalam jajaran komisaris BUMN.
Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun mempertanyakan paradigma yang…
Akademisi Rocky Gerung mengungkap pengalamannya saat menjadi salah satu pihak yang kritis terhadap…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut),…
Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sirajudin Lasena resmi mengenakan rompi oranye tahanan…
Lembaga Advokasi Pembangunan dan Demokrasi (LAPD) mempertanyakan langkah Mahkamah Konstitusi (MK)…
Publik tengah menyoroti langkah pakar hukum tata negara Denny Indrayana yang mengajukan gugatan…
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD…
Anton (32), Aparatur Sipil Negara (ASN) Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera…
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen dan…
Denny Indrayana mempersoalkan proses penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Calon Wakil…
Pakar hukum tata negara Refly Harun meminta Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menutup ruang pembuktian…
Pertanyaan mengenai kapan Nusron akan dimintai keterangan kembali mengemuka setelah Komisi…
Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri menggeledah rumah dinas dan kantor…
Pakar hukum tata negara Denny Indrayana membeberkan argumen di balik langkahnya menggugat pencalonan…
Isu mengenai dugaan aliran dana yang dikaitkan dengan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang…
Konstelasi Politik menuju Pilpres 2029 mulai menjadi perhatian sejumlah pengamat dan elite politik.
Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto menyoroti gaya komunikasi Presiden Prabowo Subianto yang…
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut ada pakar yang “saking pintarnya jadi goblok”…
Selamat datang, Masuk ke akun Anda.
Selamat datang, buat akun baru Anda
Kata sandi akan dikirimkan kepada Anda melalui email.
Beri Komentar