BANDA ACEH – Hakim konstitusi Arief Hidayat bertanya arti frasa “penugasan presiden” kepada Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Sebab dalam keterangan awal Muhadjir dalam sidang, Muhadjir menjelaskan, pelaksanaan tugas kementeriannya dimaksudkan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan yang berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden.”Apa sih yang dimaksud dengan penugasan presiden? Apakah penugasan-penugasan tertentu karena presiden juga cawe-cawe itu? Karena kalau saya membaca sebetulnya, agenda pembangunan nasional itu ya sudah termasuk presiden itu akan menugaskan apa ya ada di situ,” ujar Arief mendalami pernyataan para menteri di gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).
Dia mempertanyakan, mengapa ada frasa khusus “penugasan presiden” di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Pasalnya, apakah frasa tersebut juga ada di kementerian lainnya.
“Apakah di Bapak Menko Ekonomi, Bu Menteri Keuangan, atau Menteri Sosial ada agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden. Ini kan seolah-olah ada frasa khusus presiden punya misi tertentu, visi tertentu, untuk melaksanakan apa ini biasanya dilakukan,” tanya Arief.
Muhadjir menjelaskan, penyaluran bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu tugas kementeriannya. Hal tersebut diatur Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2020.
“Keterlibatan kami dalam penyaluran bantuan sosial maupun penyaluran bantuan pangan beras CPP (cadangan pangan pemerintah) adalah sesuai dengan tugas Kemenko PMK,” ujar Muhadjir dalam sidang.
Pelaksanaan tugas tersebut dimaksudkan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan. Terutama yang berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden.
“Untuk keperluan di atas, kami melakukan berbagai kunjungan kerja demi memastikan bahwa pelaksanaan penyaluran bantuan sosial reguler, maupun bantuan pangan beras CPP berlangsung sebagaimana yang diharapkan,” ujar Muhadjir.
Selanjutnya, ia menjelaskan pertimbangan dalam pemilihan wilayah kunjungan kerja penyaluran bansos. Di antaranya adalah tingkat kemiskinan, tingkat kemiskinan ekstrem, tingkat prevalensi dan angka stunting, faktor geografi, dan demografi masyarakat.
“Serta kondisi pelaksanaan bantuan sosial maupun bantuan pemerintah lainnya di lokasi tersebut. Termasuk bagaimana inisiatif pemerintah daerah dalam melaksanakan strategi penanganan kemiskinan,” ujar Muhadjir.
Adapun Menko Muhadjir menjelaskan, penyaluran bantuan sosial (bansos) atau bantuan pemerintah bukanlah tugas satu kementerian tertentu. Dia menyebut, penyaluran bansos adalah tugas dari lintas kementerian/lembaga. Adapun Kemenko PMK merupakan salah satu instansi yang ditunjuk ikut menyalurkan.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru