Dan para pemenang IHYA memiliki peluang untuk tampil memamerkan produk halalnya di pasar internasional, Agus berharap dalam waktu dekat Indonesia bisa menjadi tuan rumah pameran industri halal terbesar di dunia.
Agus memastikan, disinilah peran penting pemerintah daerah Kementerian Perindustrian membantu pemerintah pusat dalam mendorong pertumbuhan industri halal di wilayah kerja masing-masing. Kemenperin memberikan perhatian khusus berupa edukasi dan pelatihan.
Sertifikasi Halal Gratis Terbatas
Sungguh patut diberi apresiasi terhadap upaya pemerintah ini, setidaknya ada kepedulian bagaimana meningkatkan perekonomian rakyat yang nanti berimbas positif kepada perekonomian negara.
Namun menjadi paradoks ketika negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis kemudian mendorong ekonomi halal menjadi industri guna memperkuat perekonomian. Faktanya, ekonomi Kapitalisme dibangun atas dasar sekulerisme, pemisahan agama dari kehidupan. Menjadikan produk halal sebagai industri salah satu buktinya, upaya ini tak akan pernah mencapai tujuan yaitu sejahtera ila Yaumil kiamat. Kecuali bagi segelintir orang ya para investor itu sendiri. Mereka saja memisahkan agama, mana mungkin akan mengambil halal sebagai pilihan hidup, yang pasti hanya akan berhenti menjadi manfaat materi semata.
Contoh lain, guna mendukung tujuan Global Indonesia menjadi pusat halal dunia, maka Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merilis sertifikasi halal bagi berbagai produk yang dihasilkan, termasuk makanan dan minuman.
Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika mengatakan, ada data pasar domestik, bahwa muslim di Indonesia mencatatkan pengeluaran sebesar 184 miliar dolar AS pada 2020. Angka itu diproyeksikan meningkat hingga 14,96 persen pada 2025 atau sebesar 281,6 miliar dolar AS.
Hal ini menjadikan Indonesia sebagai konsumen pasar halal terbesar di dunia dengan pangsa 11,34 persen dari total pengeluaran halal global. Inilah kesempatan mengisi peluang pengembangan industri halal. Dan sungguh yang tampak dari menggungulkan produk halal ini hanya sekadar menjadi peluang bisnis, bukan tuntutan akidah. Meski yang berbicara adalah pejabat muslim.
Di sisi lain, peraturan kewajiban halal yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 terkait seluruh produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa sembelihan yang diberlakukan di seluruh wilayah di Tanah Air ternyata tebang pilih. Tidak semua gratis, bahkan berbayar dengan beberapa range harga.
Putu mengatakan, Kemenperin dalam tiga tahun terakhir, Pusat Pemberdayaan Industri Halal (PPIH) Kementerian Perindustrian telah memberikan fasilitasi sertifikasi halal kepada 3.095 IK, baik dengan skema reguler maupun self declare (pernyataan dari pelaku UKM sendiri bahwa produknya halal terutama untuk pelaku industri kecil).
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru