Denny Indrayana Walk Out dari Sidang Gugatan Ijazah Gibran

BANDA ACEH – Profesor Denny Indrayana, selaku penggugat dalam perkara gugatan terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menyatakan memilih keluar dari ruang sidang atau walk out pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Pusat, Kamis, 29 Oktober 2026.

Denny walk out karena menilai pihak tergugat belum menghadirkan bukti-bukti yang menjadi dasar penerbitan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan Gibran.

Dia mengatakan, telah berulang kali meminta kementerian selaku tergugat untuk menghadirkan dokumen yang mendasari penerbitan surat keterangan tersebut. 

Permintaan itu, menurut dia, tidak hanya disampaikan secara lisan, tetapi juga melalui surat tertulis yang diajukan pada pekan sebelumnya.

“Yang menjadi dasar kami walk out meninggalkan ruang sidang adalah sudah berkali-kali kami meminta agar tergugat kementerian menghadirkan bukti-bukti lengkap dasar mereka menerbitkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Saudara Gibran, berkali-kali,” kata Denny.

Namun, menurut Denny, bukti yang dihadirkan kementerian dalam persidangan justru didominasi peraturan, keputusan, dan undang-undang. Padahal, pihak penggugat meminta dokumen yang secara langsung menjadi dasar penerbitan surat keterangan tersebut.

Ia menyebut, dalam persidangan hari itu, kementerian kembali memasukkan sembilan alat bukti yang menurutnya mayoritas berupa peraturan.

Denny juga mengatakan majelis hakim telah berulang kali mengingatkan tergugat agar menghadirkan bukti-bukti yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan tersebut.

“Dan ini lagi-lagi membuktikan tergugat tidak menghormati apa persidangan ini. Majelis yang meminta berkali-kali tidak ditanggapi. Kami yang meminta berkali-kali tidak ditanggapi,” ujarnya.

Denny turut mempertanyakan sikap kementerian yang, menurut keterangannya, telah menyerahkan sejumlah dokumen terkait persoalan tersebut dalam proses di Mahkamah Konstitusi, tetapi tidak menghadirkannya dalam persidangan di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Ia mencontohkan sejumlah dokumen yang disebutnya telah disampaikan dalam proses di Mahkamah Konstitusi, antara lain Certificate of Attendance, transkrip nilai, dan dokumen enrollment.

“Kalau mereka tidak mau menyampaikan bukti-bukti itu di Peradilan Tata Usaha Negara, artinya kan mereka membedakan perlakuan ini. Artinya, ada yang ditutup-tutupi ini,” kata Denny.

Ia menilai, tidak dihadirkannya dokumen yang diminta membuat penggugat mempertanyakan dasar penerbitan surat keterangan tersebut. Meski demikian, pernyataan mengenai adanya sesuatu yang ditutup-tutupi itu merupakan penilaian Denny dan belum dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terbukti di persidangan.

Banda Aceh

15.00 WIB

28 °C

Berawan

Kota Langsa

16.00 WIB

29 °C

Berawan

Aceh Selatan

16.00 WIB

26 °C

Berawan

Aceh Tenggara

16.00 WIB

26 °C

Berawan

Bali

16.00 WITA

30 °C

Cerah

Banten

15.00 WIB

30 °C

Hujan Ringan

Bengkulu

15.00 WIB

27 °C

Hujan Ringan

DI Yogyakarta

16.00 WIB

28 °C

Hujan Ringan

Jakarta Pusat

16.00 WIB

28 °C

Berawan

Jambi

16.00 WIB

25 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Barat

15.00 WIB

27 °C

Hujan Petir

Kalimantan Selatan

17.00 WITA

32 °C

Cerah

Kalimantan Timur

17.00 WITA

29 °C

Cerah

Kalimantan Utara

17.00 WITA

30 °C

Cerah

Kalimantan Tengah

15.00 WIB

33 °C

Udara Kabur

Lampung

16.00 WIB

27 °C

Hujan Petir

Nusa Tenggara Barat

17.00 WITA

29 °C

Cerah

Palu

16.00 WITA

28 °C

Hujan Ringan

Pangkal Pinang

16.00 WIB

30 °C

Hujan Ringan

Riau

15.00 WIB

29 °C

Hujan Ringan

Sumatera Selatan

16.00 WIB

32 °C

Hujan Ringan

Sumatera Utara

16.00 WIB

28 °C

Hujan Ringan

Sumatera Barat

15.00 WIB

24 °C

Hujan Ringan

Kepulauan Bangka Belitung

14.00 WIB

30 °C

Hujan Ringan

Kepulauan Riau

15.00 WIB

28 °C

Hujan Ringan

Jawa Barat

15.00 WIB

24 °C

Hujan Ringan

Jawa Tengah

15.00 WIB

31 °C

Cerah

Jawa Timur

15.00 WIB

34 °C

Cerah Berawan

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)