Selain itu, Budi Gunawan juga mengatakan, anggaran kementeriannya perlu ditambah untuk mendanai program Dukman.
Program Dukman adalah pembangunan operasionalisasi command center dan situation room sebesar Rp 1,7 triliun, penguatan lembaga Komisi Kepolisian Nasional sebanyak Rp 150 miliar, dan penguatan kelembagaan Komisi Kejaksaan senilai Rp 150 miliar.
Sementara itu, Airlangga meminta anggaran untuk Kemenko Perekonomian ditambah sebesar Rp 64,2 miliar untuk operasionalisasi di bawah program Dukman.
Uang sebanyak itu akan dikhususkan untuk kebutuhan belanja pegawai yang meningkat karena penerimaan aparatur sipil negara (ASN) pada 2024.
“Anggaran kami belum mencukupi untuk belanja pegawai dan ASN baru sehingga kami mohon tambahan anggaran,” ujar Airlangga.
Banggar DPR setuju anggaran Kemenko ditambah
Permintaan tambahan anggaran oleh tujuh Menko disetujui Banggar DPR dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (2/12/2024).
Bila ditotal, tambahan anggaran yang disetujui mencapai Rp 5,18 triliun.
“Ini kami setujui dan kami meminta waktu dibahas dengan pemerintah dengan rentan waktu tiga bulan, dapat disetujui?” kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah dikutip dari Kompas.com, Senin (2/12/2024).
Setelah disetujui, usulan tambahan anggaran akan dibahas oleh DPR, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Berikut rincian total anggaran Kemenko di pemerintahan Prabowo setelah usulan para Menko disetujui oleh DPR:
1. Kemenko Pangan
- Pagu anggaran: Rp 44 miliar
- Tambahan anggaran: Rp 505 miliar
- Anggaran terbaru: Rp 550 miliar
2. Kemenko Pemberdayaan Masyarakat
- Pagu anggaran: Rp 139 miliar
- Tambahan anggaran: Rp 653 miliar
- Anggaran terbaru: Rp 793 miliar.
3. Kemenko Perekonomian
- Pagu anggaran: Rp 459 miliar
- Tambahan anggaran: Rp 64 miliar
- Anggaran terbaru: Rp 523 miliar.
4. Kemenko Politik dan Keamanan
- Pagu anggaran: Rp 268 miliar
- Tambahan anggaran: Rp 3 triliun
- Anggaran terbaru: Rp 3,26 triliun.
5. Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Pagu anggaran: Rp 111 miliar
- Tambahan anggaran: Rp 360 miliar
- Anggaran terbaru: Rp 417 miliar.
6. Kemenko Kemenko, Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
- Pagu anggaran: Rp 9 miliar
- Tambahan anggaran: Rp 325 miliar
- Anggaran terbaru: Rp 334 miliar.
7. Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
- Pagu anggaran: Rp 230 miliar
- Tambahan anggaran: Rp 273 miliar
- Anggaran terbaru: Rp 503 miliar.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru