Kalau perlu, kata Huda, Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak, sebaiknya mempertimbangkan untuk mundur dari jabatannya jika masih memiliki rasa malu terkait persoalan ini.
“Dirjen Pajak sudah sepatutnya juga mundur apabila masih memiliki rasa malu dan rasa bertanggung jawab terhadap problem ini. Meskipun masyarakat dipastikan tidak didenda, namun secara kerugian negara ada dampaknya ketika aplikasi yang sudah dibangun tidak dapat dimaksimalkan oleh masyarakat,” tegasnya.
Tak hanya itu, Huda juga menilai kinerja Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani patut dievaluasi. “Sri Mulyani juga patut dievaluasi terhadap kinerjanya di 100 hari Prabowo-Gibran,” ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah wajib pajak mengeluhkan layanan aplikasi pajak anyar bernama Coretax yang diinisiasi DJP Kementerian Keuangan. Padahal, aplikasi yang diluncurkan pada 1 Januari 2025 ini menelan investasi besar, sekitar Rp1,3 triliun.
Awalnya, kehadiran Coretax diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem administrasi perpajakan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Banyak wajib pajak kesulitan mengakses berbagai fitur penting dalam aplikasi tersebut, termasuk permintaan sertifikat digital dan pembuatan e-faktur.
Salah satu wajib pajak, dengan nama akun Budi, mengeluhkan hal ini di grup Facebook Konsultan Pajak. Ia menyebutkan bahwa selama edukasi, tidak ada penjelasan jelas mengenai alur registrasi, sehingga banyak wajib pajak kebingungan saat akan menggunakan Coretax.
Selain itu, Coretax mewajibkan penggunaan sertifikat digital untuk membuat faktur pajak, tetapi sistem gagal memprosesnya. Hal ini menghambat proses bisnis wajib pajak. Kegagalan layanan Coretax ini jelas merugikan wajib pajak, terutama jika terjadi kekeliruan dalam laporan pajak akibat kerusakan fungsi aplikasi tersebut.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru