Pemerintah seharusnya juga memastikan ruang-ruang ekspresi seni tetap terbuka dan bebas dari intervensi yang tidak semestinya.
“Negara harus menjamin kebebasan berekspresi agar tidak ada pembungkaman karya karya seni baik oleh aparat maupun oleh pemilik ruang seperti yang terjadi belakangan ini,” ujar DKJ.
Dipelajari
Sedangkan Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan bahwa pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto mendukung kebebasan berekspresi.
Tetapi, kebebasan itu tidak boleh mengganggu kebebasan orang lain.
Hal itu dikatakannya soal polemik Sukatani dengan lagunya ‘bayar, bayar, bayar’.
“Saya belum lihat ya, tapi nanti coba saya pelajari,” kata Fadli Zon di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025).
“Kita selalu mendukung kebebasan berekspresi. Tetapi tentu semua, kita tahu kebebasan berekspresi itu jangan sampai mengganggu hak dari orang lain dan kebebasan yang lain,” jelas Fadli Zon.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mencontohkan bahwa kebebasan ekspresi tidak boleh sampai menyinggung suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).
Fadli Zon menerangkan bahwa kebebasan berekspresi tidak boleh mengganggu institusi.
“Jangan sampai menyinggung suku, agama, ras, antar golongan. Bahkan juga institusi-institusi yang bisa dirugikan,” terangnya.
“Tetapi kalau semangatnya, saya kira maksudnya kan yang memang kritik itu. Saya kira, tidak ada masalah. Tapi batasan-batasan itu lah,” ujar Fadli Zon.
Fadli Zon meminta Band Sukatani mengkritik pelaku atau oknum dari institusi yang berbuat tidak benar.
Jika ingin kritik, kata Fadli Zon, tidak boleh diarahkan kepada institusi secara utuh.
“Mengkritik orang atau pelaku atau oknum saya kira sih tidak ada masalah kalau pelaku atau oknum. Tapi kalau itu bisa membawa institusinya ya kemudian terkena dampak, ini yang mungkin bisa jadi masalah,” papar Fadli Zon.
Sementara Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, Polri tidak anti kritik.
“Saya jelaskan kembali, sebelumnya Bapak Kapolri sudah selalu menyampaikan bahwa institusi Polri yang modern salah satu syaratnya tidak anti kritik,” kata Trunoyudo kepada wartawan, Jumat (21/2/2025).
Trunoyudo menjelaskan, Polri memiliki berbagai kegiatan setiap tahunnya yang membuka ruang bagi kritik.
Salah satunya stand-up comedy yang berfungsi sebagai media kritik.
Selain itu, kegiatan seni seperti mural dan lukisan, serta musisi jalanan yang berpartisipasi dengan karya-karya yang mengkritik Polri turut memberikan kontribusi penting dalam proses evaluasi.
“Saya ingin menjelaskan bahwa kritik kepada Polri itu menjadi evaluasi bersama yang berangkat dari suatu kecintaan dari masing-masing komunitas ini menyampaikan ekspresinya,” jelasnya.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru