Pertarungan ini akan terus berlanjut sampai 2029.
Tapi pemakzulan Gibran tentu ada ranah DPR, MK dan MPR, karena UUD 45 adanya pelanggaran berat terhadap UUD 45 atau adanya kriminal yang dilakukan oleh Wapres, Mekanisme adanya Usulan dari DPR yang diuji pelanggaran itu di MK jika terbukti adanya pelanggaran maka MK memutus untuk diteruskan ke MPR, untuk memberhentikan Wapres. Jadi Presiden tidak bisa memberhentikan Wapres seperti di Filiphina.
Prabowo sebagai Presiden harus tegas dalam memimpin Kabinetnya agar tidak terjadi “matahari kembar” antara Prabowo dan Jokowi.
Bagaimana caranya? Prabowo harus tegas jika masih ada Anggota Kabinetnya masih loyal kepada Jokowi harus mundur atau diganti. Karena Prabowo juga punya hak sebagai Presiden yang berkuasa harus ditaati perintahnya, dan tidak boleh menaati orang lain termasuk Gibran sebagai Wapres harus taat juga kepada Prabowo.
Jangan jalan sendiri dan melebihi peran Presiden. Pertanyaannya apakah Prabowo berani menyatakan ini, kalau pendapat saya harus berani, Prabowo adalah Prajurit TNI sejati dan satu komando. Sekian (*)
**). Penulis adalah Ahli Hukum dan Pengacara
Beri Komentar