Oleh: Hanny
Delapan dekade sudah Indonesia merdeka, namun persoalan mendasar rakyat berupa pendidikan dan kesehatan masih jauh dari harapan. Ironi ini menunjukkan bahwa kemerdekaan yang digadang-gadang belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
MENTERI Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam acara Merdeka dari Kurang Gizi menegaskan harapannya agar di usia 80 tahun kemerdekaan, Indonesia sudah terbebas dari masalah gizi buruk dan stunting.
Menurutnya, generasi yang sehat dan cerdas adalah kunci agar bangsa mampu bersaing di tengah persaingan global. Zulhas menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menekan angka stunting, karena hal ini berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Kemerdekaan yang Belum Sempurna
Kemerdekaan seharusnya bermakna lepas dari belenggu penjajahan, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial. Namun faktanya, setelah 80 tahun Indonesia berdiri, akses rakyat terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan masih timpang.
Di banyak daerah, sarana pendidikan sangat memprihatinkan. Bangunan sekolah rusak, ruang kelas tidak layak, hingga minimnya guru berkualitas. Di sisi lain, akses ke sekolah menengah dan perguruan tinggi hanya bisa dinikmati mereka yang tinggal di kota besar atau memiliki kemampuan finansial.
Kesehatan pun tak kalah menyedihkan. Kasus stunting yang mencapai lebih dari 20% anak Indonesia pada 2024 menjadi bukti seriusnya masalah gizi. Rumah sakit berkualitas hanya terkonsentrasi di kota besar, sementara daerah terpencil masih kekurangan fasilitas medis, dokter, dan obat-obatan.
Apakah ini potret bangsa merdeka? Ataukah sekadar simbol kemerdekaan yang tidak pernah mewujud nyata bagi rakyat?
Kapitalisme: Akar Masalah Pendidikan dan Kesehatan
Kondisi ini tidak lepas dari sistem kapitalisme yang diterapkan. Dalam kapitalisme, pendidikan dan kesehatan diperlakukan sebagai komoditas, bukan hak dasar rakyat. Negara hanya berperan sebagai regulator, sedangkan penyedia layanan diserahkan kepada swasta.
Sekolah dan rumah sakit bermutu tinggi memang tersedia, tetapi biayanya mahal. Hanya rakyat yang memiliki uang cukup yang bisa mengaksesnya. Sementara bagi mereka yang miskin, harus puas dengan layanan seadanya. Inilah diskriminasi nyata yang terjadi akibat kapitalisasi pendidikan dan kesehatan.
Kapitalisme juga meniscayakan pembangunan hanya di daerah yang dianggap bernilai ekonomi. Daerah terpencil yang jauh dari kota besar terabaikan. Akibatnya, anak-anak di pelosok sulit melanjutkan pendidikan, bahkan untuk sekadar mendapatkan layanan kesehatan dasar pun penuh hambatan.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru