JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa proses hukum terhadap 11 tersangka kasus pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan terus berlanjut, meski salah satu tersangka diketahui merupakan suami dari pegawai KPK.
Tersangka yang dimaksud adalah Miki Mahfud, pihak dari PT KEM Indonesia. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama 10 orang lainnya setelah operasi tangkap tangan (OTT) pada 20–21 Agustus 2025.
“Benar, bahwa salah satu pihak yang diamankan, belakangan diketahui merupakan suami salah satu pegawai KPK,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis yang dikutip HARIANACEH.co.id dari laman Tempo, Selasa (26/8/2025).
Budi menegaskan KPK memiliki komitmen zero tolerance terhadap praktik korupsi. Karena itu, hubungan keluarga dengan pegawai KPK tidak akan mempengaruhi jalannya penyidikan.
“Proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
KPK juga telah memeriksa pegawainya yang merupakan istri dari tersangka tersebut. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pegawai KPK tersebut tidak terlibat dalam kasus yang menjerat suaminya.
Selain Miki Mahfud, KPK juga menetapkan eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer sebagai tersangka. Seluruh tersangka dijerat Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Tak hanya itu, KPK membuka peluang menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) jika terbukti dana hasil pemerasan dialihkan untuk menyamarkan asal usul atau diubah ke bentuk aset lain.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan kasus ini bermula dari perbedaan tarif pengurusan sertifikat K3. Biaya resmi hanya Rp275 ribu, namun pungutan liar yang ditemukan KPK mencapai Rp6 juta per sertifikat.
“Biaya sebesar Rp6 juta ini dua kali lipat dari rata-rata pendapatan atau UMR yang diterima para buruh,” ungkap Setyo.
KPK menyebut pungutan liar ini merugikan para buruh sekaligus menunjukkan adanya dugaan praktik korupsi sistematis yang melibatkan sejumlah pihak di Kemnaker dan swasta.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru