Sebenarnya beberapa langkah kebijakan yang dilakukannya membuktikan bahwa Prabowo bukan sekedar “omon-omon”. Misalnya, kehendak menyatukan segenap bangsa dipraktekan dengan memberikan amnesti dan abolisi, yang sehingga lawan-lawan Politik Joko Widodo bebas dari penjara.
Kenapa upaya Prabowo ngubah persepsi dan paradigma pemerintahannya ini gagal? Karena Prabowo “keukeuh” makai “the Widodo’s Men” dalam jajaran kabinetnya. Ini memang paradoks itu.
Di satu sisi Prabowo jungkir balik menjelaskan dan memamerkan perbedaannya dengan Joko Widodo. Tapi di sisi lain “the Widodo’s Men” berperilaku dan bertingkah, juga pernyataan dan kebijakannya, tetap mencerminkan gaya Joko Widodo, berbohong dan menistakan akal sehat. Contoh Bahlil dengan skandal gas 3 kg-nya.
Pujian Prabowo dalam beberapa kesempatan kepada jajaran kabinetnya, yang mayoritas “the Widodo’s Men” meruncingkan paradoks itu. Namun demikian, “the Widodo’s Men” di kabinet sampai sejauh ini hanya menimbulkan cemo’ohan, lelucon, dan gerundelan masyarakat.
Sel-sel Jokowi Mania
Tapi berbeda ketika hal yang sama terjadi di jajaran aparatur hukum negara. Reaksi masyarakat adalah ketidakpuasan dan keadilan yang dipermainkan. Ada kemarahan di dalamnya.
Publik jadi melihat ada “komisariat Jokowi Mania” di Kejaksaan yang secara nyata dan terbuka memaksakan diri untuk memenjarakan Tom Lembong, tapi melindungi Silfester Matutina dari keharusan masuk bui.
Publik juga melihat ada “komisariat Jokowi Mania” di Kepolisian RI karena secara nyata dan terbuka polisi lebih milih ngancam penjara Roy Suryo Cs yang melaporkan dugaan Joko Widodo memalsukan ijazah ketimbang menyelidiki kemungkinan Widodo menggunakan ijazah palsu sebagai syarat pencalonan jadi pejabat publik (walikota dan gubernur).
Publik diam-diam juga merasakan adanya “komisariat Jokowi Mania” di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebab secara nyata dan terbuka lembaga anti-rasuah ini milih mengarsipkan laporan Ubedilah Badrun tentang korupsi, pencucian uang dan gratifikasi yang melibatkan anak-anak Joko Widodo (Gibran dan Kaesang) beberapa tahun lalu.
KPK juga tidak mau melanjutkan pemeriksaan kepada Bobby Nasution, menantu Joko Widodo yang jadi Gubernur Sumut, padahal dalam skandal OTT di Medan itu KPK mencokok komplotan orang-orang kepercayaan Bobby.
Lalu skandal kuota haji yang pernah geger dipansuskan DPR, oleh KPK tampaknya hanya akan dijadikan sebagai kasus penyimpangan administrasi atau sekedar gratifikasi yang melibatkan (bekas) Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai otoritas penyelenggara haji dan pihak swasta biro jasa haji dan umrah.
Beri Komentar