Jika dilihat melalui lensa keadilan distributif ala John Rawls, di mana negara seharusnya melindungi kelompok paling rentan.
Maka kebijakan tersebut justru memperkuat posisi para taipan.
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang seharusnya menjadi pilar ekonomi nasional, berubah menjadi ajang bagi-bagi posisi untuk loyalis politik.
Kerugian besar seperti yang dialami maskapai Garuda hanyalah salah satu contoh dari ketidakbecusan dan penyalahgunaan sumber daya publik.
Dalam situasi ini, muncul gelombang masyarakat sipil yang mengajukan tuntutan reformasi melalui 17 + 8 poin agenda.
Namun, ada satu hal yang absen dari daftar tersebut: pertanggungjawaban langsung dari Presiden Joko Widodo.
Padahal, lembaga internasional seperti Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Telah mencantumkan Jokowi sebagai salah satu pemimpin dunia yang dinilai memperburuk iklim antikorupsi secara global.
Mengabaikan fakta ini sama saja dengan mencatat sejarah tanpa keberanian menghadapi realitas. Sebuah penulisan sejarah yang cacat sejak awal.
Pertanyaannya: mengapa nama Jokowi luput dari tuntutan publik? Apakah publik masih terkungkung dalam trauma kolektif untuk merobohkan narasi “pemimpin rakyat kecil”?
Ataukah ini hasil dari kalkulasi politik yang lebih mengutamakan stabilitas simbolik ketimbang keberanian moral?
Pertanyaan-pertanyaan itu masih bergema di ruang publik, namun tidak mendapatkan jawaban. Demokrasi kita seolah memilih untuk diam di hadapan pusat kekuasaan.
Filsuf Hannah Arendt pernah menyebut bahwa korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap ruang publik.
Maka jika tuntutan rakyat tidak menyasar ke sumber utama masalah kekuasaan, dan hanya berani mengkritik pinggiran, itu bukanlah bentuk keberanian, melainkan kompromi.
Demokrasi seperti itu hanya akan menjadi ritual ramai di jalanan, tapi sunyi dalam substansi.
Sejarah pada akhirnya akan mencatat Jokowi bukan sekadar sebagai presiden dari rakyat kecil, tapi sebagai simbol besar dari kontradiksi republik.
Sebagai pemimpin yang lahir dari harapan rakyat, namun pada akhirnya melanggengkan pola pengkhianatan terhadap semangat reformasi.
Sebuah demokrasi yang dijanjikan, tapi justru dipasung oleh tangan yang semula dipercaya akan membebaskannya.***
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
