BANDA ACEH – Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, memaparkan berbagai inovasi dan strategi Pemko Banda Aceh dalam meningkatkan pelayanan informasi publik di hadapan Komisi Informasi Aceh (KIA), Senin (20/10/2025). Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor KIA dalam rangka Evaluasi Badan Publik Tahun 2025.
Kegiatan diawali dengan pemutaran video implementasi keterbukaan informasi publik oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, yang menampilkan berbagai langkah konkret menuju tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif.
Turut hadir Ketua KIA Junaidi, Wakil Ketua Sabri, para komisioner, serta tim penilai evaluasi keterbukaan informasi badan publik. Sementara dari Pemko Banda Aceh, Wali Kota Illiza didampingi oleh Sekda Jalaluddin, Asisten Administrasi Umum Nurdin, dan sejumlah kepala OPD terkait.
Dalam paparannya, Illiza menjelaskan sejumlah inovasi digital yang telah dijalankan untuk memperkuat keterbukaan informasi publik, di antaranya Command Center (CCROOM), yang kini berfungsi lebih dari sekadar menampilkan CCTV kota.
“Command Center menjadi pusat kendali pelayanan publik berbasis teknologi. Ke depan, kami berencana bekerja sama dengan berbagai instansi seperti Kepolisian, PLN, dan Basarnas untuk memperkuat layanan pengaduan terpusat,” ujar Illiza.
Ia menyebut, Command Center juga menyajikan data kondisi terkini Kota Banda Aceh, termasuk tindak lanjut pengaduan warga dan pemantauan berbagai layanan publik.
Untuk memperkuat sistem tersebut, Pemko Banda Aceh telah menjalin kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Sumedang.
Kolaborasi dengan DKI Jakarta berfokus pada adopsi aplikasi JAKI, sementara dengan Kabupaten Sumedang pada sistem penanggulangan kemiskinan dan pengelolaan jalan berbasis digital.
Selain Command Center, Illiza juga memaparkan inovasi Mal Pelayanan Publik Digital (MPPD) yang memudahkan masyarakat dan pelaku usaha mengakses informasi serta mengurus perizinan secara daring.
“Alhamdulillah, Banda Aceh menjadi salah satu dari sembilan kota di Indonesia yang meraih kategori Penyelenggara Mal Pelayanan Publik PRIMA berdasarkan hasil evaluasi KemenPAN-RB tahun 2024,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti penerapan Tapping Box di berbagai sektor usaha, sebuah sistem pemantauan pajak daerah secara realtime yang meningkatkan akurasi pengawasan sekaligus membantu pelaku usaha dalam memonitor transaksi mereka.
Menutup paparannya, Illiza menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar berbagi data, melainkan upaya membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.
“Pelayanan publik yang sejati lahir dari kolaborasi—dari pemerintah yang transparan, masyarakat yang partisipatif, dan media yang objektif. Kami terus merawat kepercayaan itu dengan kerja nyata dan komunikasi yang meneduhkan,” tuturnya.
Ia menambahkan, Banda Aceh akan terus bertransformasi menjadi kota yang informatif dan inspiratif, dengan semangat pelayanan publik yang humanis dan berbasis teknologi.
“Insya Allah, dengan inovasi yang berkelanjutan dan kolaborasi yang tulus, Banda Aceh akan terus menjadi kota yang melayani dengan hati dan tumbuh bersama warganya,” pungkas Wali Kota Illiza.



















































































































Komentar Terbaru