BANDA ACEH – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) hingga Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan harus ikut bertanggung jawab atas beban kerugian proyek Kereta Cepat Whoosh.
“Whoosh itu tiap tahun minus Rp4,2 triliun, ditambah kewajiban bayar utang Rp2 triliun. Jadi total defisit Rp6 triliun per tahun selama 60 tahun. Kalau begini terus, dari mana bayarnya?” kata Sekjen Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Sri Mulyono seperti dikutip HARIANACEH.co.id dari laman RMOL, Jumat, 24 Oktober 2025.
Sri Mulyono berujar, proyek bersama China ini sejak awal diinisiasi Jokowi, Luhut, mantan Menteri Perhubungan Budi Karya, hingga mantan Menteri BUMN Rini Soemarno.
Maka sebagai bentuk pertanggungjawaban, Sri Mulyono mengusulkan Jokowi menjadi Komisaris Utama Whoosh.
Sementara Luhut bisa menjadi Direktur Utama perusahaan pengelola Whoosh.
“Mereka yang menginisiasi, maka mereka jugalah yang harus bertanggung jawab. Saya sarankan Pak Jokowi jadi Komut, Luhut jadi Dirut Whoosh. Bu Rini Soemarno bisa jadi Direktur Keuangan, dan Budi Karya jadi Direktur Operasional,” tandasnya.
Beri Komentar