Di ruang demokrasi, publik tidak hanya menilai benar atau salah, tetapi juga kematangan sikap.
Seorang negarawan dinilai bukan dari bebasnya ia dari kritik, melainkan dari cara ia merespons kritik tersebut.
Klarifikasi terbuka, berbasis fakta, dan tanpa insinuasi terhadap pihak lain adalah bentuk coping strategy yang sehat, baik secara psikologis maupun politik.
Sebaliknya, respons defensif yang berujung pada tuduhan tidak langsung justru memperkuat persepsi adanya masalah yang belum tuntas.
Karena itu, penting bagi Jokowi untuk kembali pada prinsip dasar kepemimpinan rasional: menghadapi persoalan sendiri, dengan data dan penjelasan, bukan dengan narasi pengalihan.
Jika ada pernyataan atau sikap yang menyeret nama pihak lain tanpa dasar yang kuat, koreksi dan permintaan maaf bukan tanda kelemahan, melainkan indikator kedewasaan psikologis seorang mantan pemimpin.
Demokrasi membutuhkan keteladanan emosional, bukan sekadar keberhasilan struktural. Dan sejarah, pada akhirnya, lebih mengingat bagaimana seorang pemimpin mengakhiri perannya, dibandingkan bagaimana ia membela diri ketika reputasinya diuji.***
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru