Kalau pajak bisa dipijat, angka bisa dibengkokkan, kekayaan ya ikut lentur. Dari angka negara pindah ke angka pribadi. Rapi. Sunyi. Sampai ada yang bocor.
Silakan marah. Wajib malah. Karena kalau kita cuma menghela napas, besok akan muncul Dwi Budi edisi lain. Nama beda, jabatan beda, pola sama. Negara tetap jadi panggung sandiwara. Rakyat tetap penonton. Tiketnya? Pajak kita sendiri.
Dari Rp75 miliar ke Rp15,7 miliar. Ada hitungannya, wak. Selama hitungan itu dibiarkan, jangan heran kalau yang jujur tetap miskin, dan yang pintar “menghitung” hidupnya makin artistik.
Masalahnya bukan cuma siapa yang tertangkap, tapi sistem yang memberi ruang untuk “menghitung ulang” kejujuran.
Ketika pajak bisa dinegosiasikan, negara sedang dilelang. Yang jujur diperas aturan, yang licik dimanjakan jabatan. Maka jangan heran kalau rakyat sinis, karena keadilan fiskal sering kalah cepat dari koper hitam.
Moral ceritanya sederhana, kekuasaan tanpa integritas hanya mempercepat jalan ke borgol, dan negara yang dibiarkan jadi ladang pribadi akan selalu panen kemarahan.
(Ketua Satupena Kalbar)
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru