“Saya menolak tandatangan surat itu karena merasa perlakukannya tidak adil,” kata Aswan.
Meski menolak, Aswan masih diberi ruang untuk mengajukan permohonan keringanan atau penghapusan tagihan dengan persyaratan yang cukup rumit.
“Saya diminta buat surat 53 lembar untuk permohonan permintaan keringanan atau penghapusan.”
“Saya akan tempuh itu walaupun menurut mereka belum tentu dikabulkan,” tutur Aswan.
Ia menyebut pihak Kanwil Pajak sejauh ini tetap memintanya membayar denda tersebut karena kewenangan regulasi berada di pusat.
Harapan kepada DPR dan Menteri Keuangan
Aswan berencana mengadukan kasus ini ke Komisi XI DPR RI selaku mitra kerja Kementerian Keuangan.
Ia berharap, legislator dapat mendesak Ditjen Pajak untuk memberikan penghapusan denda bagi penyintas Covid-19, serupa dengan kebijakan yang diterapkan instansi lain.
“Kementerian Keuangan harus belajar ke Bapenda atau samsat di beberapa daerah yang sudah lama menghapus denda pajak.”
“Demikian juga BPJS Kesehatan sudah akan menerapkan penghapusan denda,” harap Aswan.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru