JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan uang sebesar Rp11,4 triliun kepada negara dalam sebuah seremoni yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Jumat (10/4/2026).
Dana tersebut merupakan hasil penyelamatan keuangan dan aset negara serta penagihan denda administratif sepanjang tahun 2026. Uang kemudian disetorkan ke kas negara sebagai bagian dari penerimaan pemerintah.
Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan bahwa capaian tersebut bukan kali pertama. Ia merinci, sebelumnya Kejagung juga telah menyerahkan Rp13,255 triliun pada Oktober 2025 dan Rp6,625 triliun pada Desember 2025. Dengan tambahan terbaru ini, total dana yang berhasil diselamatkan mencapai Rp31,3 triliun.
Presiden menilai jumlah tersebut sangat signifikan dan dapat memberikan dampak besar bagi pembangunan nasional, khususnya di sektor pendidikan.
“Ini angka yang sangat besar, kalau kita bayangkan dengan uang ini kita bisa memperbaiki 34.000 sekolah di seluruh Indonesia,” ujar Prabowo dalam pernyataannya di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (10/4).
Ia menambahkan, pada 2025 pemerintah telah memperbaiki sekitar 17.000 sekolah. Dengan dana yang baru diserahkan tersebut, kapasitas perbaikan sekolah dapat meningkat hingga dua kali lipat.
Tak hanya sektor pendidikan, Prabowo juga menyebut dana itu berpotensi dimanfaatkan untuk renovasi rumah masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia memperkirakan lebih dari 500 ribu rumah dapat diperbaiki, sehingga memberi manfaat bagi sekitar 2 juta warga.
Menurutnya, keberhasilan penyelamatan keuangan negara tersebut tidak lepas dari kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Ia menekankan bahwa tanpa upaya tersebut, potensi kerugian negara akan sangat besar dan tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.
Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan bahwa Satgas PKH juga berhasil menguasai kembali aset negara di kawasan hutan dengan estimasi nilai mencapai Rp370 triliun.
Angka ini setara hampir 10 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dengan potensi tersebut, pemerintah dinilai memiliki ruang lebih luas untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, termasuk modernisasi sekolah, perbaikan fasilitas pendidikan, hingga pembangunan jembatan di daerah pedesaan.
Prabowo pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran aparat penegak hukum yang terlibat dalam upaya penyelamatan aset negara.
Ia menegaskan bahwa langkah tersebut menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menjaga keuangan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(*)
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru