BANDA ACEH – Suara keras datang dari Aceh. Zulfan, yang dikenal luas dengan nama “James NKRI” — mantan penasehat Gubernur Aceh, mantan tim ahli di Pemerintah Aceh, sekaligus pernah dipercaya sebagai pengkaji strategi ekonomi pembangunan di salah satu pemerintah kota di Jawa Barat — menyuarakan dukungan penuh masyarakat Aceh kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan seluruh aparat penegak hukum dalam memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, baik di Aceh maupun di wilayah Sumatra secara umum.
Daftar Isi
Namun dukungan itu bukan tanpa catatan. James NKRI menyampaikan harapan yang juga sekaligus menjadi tekanan moral kepada pemerintah pusat: bahwa rakyat sudah tidak lagi butuh janji, melainkan tindakan.
Rakyat Lelah Menunggu
“Masyarakat hari ini ingin melihat tindakan nyata, bukan sekadar wacana. Rakyat berharap pemerintahan Presiden Prabowo benar-benar serius memperkuat penegakan hukum serta menuntaskan berbagai persoalan dugaan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan yang selama ini menjadi perhatian publik, khususnya di Aceh,” tegas James NKRI.
Pernyataan itu bukan disampaikan dari ruang hampa. James menguraikan secara spesifik sejumlah sektor yang dinilainya rawan penyimpangan dan wajib mendapat perhatian serius aparat penegak hukum: pengelolaan proyek pemerintah, dana hibah, pengadaan barang dan jasa, sistem e-katalog, hingga penggunaan anggaran di sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan daerah.
Menurutnya, masyarakat sudah lama kecewa karena berbagai dugaan penyimpangan terkesan berjalan di tempat — tidak pernah benar-benar dituntaskan. Lebih mengkhawatirkan, di tengah masyarakat telah berkembang anggapan bahwa praktik korupsi di daerah sudah menjadi sesuatu yang seolah-olah kebal hukum.
“Rakyat jangan lagi dikecewakan. Tidak boleh ada pembiaran terhadap praktik-praktik yang merugikan negara dan menyengsarakan masyarakat. Siapa pun yang terbukti menyalahgunakan jabatan dan merugikan keuangan negara harus diproses tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Sorotan Khusus: Konflik Kepentingan di Balik Layar
James NKRI juga menyoroti sebuah modus yang dinilainya sudah menjadi rahasia umum namun sulit disentuh secara hukum: dugaan praktik konflik kepentingan dalam penguasaan proyek-proyek daerah. Ia menyebut adanya indikasi penggunaan nama keluarga, kerabat, maupun pihak-pihak tertentu untuk mengendalikan perusahaan demi mempermudah pengaturan proyek dari balik layar.
Praktik semacam itu, menurut James, hanya bisa dihentikan apabila aparat penegak hukum memiliki tiga hal yang tidak bisa ditawar: keberanian, integritas, dan keseriusan dalam melakukan pengawasan serta penindakan.
Karena itulah, ia menyatakan masyarakat Aceh memberikan dukungan penuh kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk bekerja lebih tegas, profesional, objektif, transparan, dan berani dalam mengusut berbagai dugaan penyimpangan anggaran di Aceh maupun Sumatra.
“Masyarakat Aceh hari ini sudah lelah melihat praktik penyalahgunaan jabatan yang terus berulang. Karena itu rakyat berharap tidak ada lagi tebang pilih dalam penegakan hukum. Semua harus diproses berdasarkan fakta hukum dan kepentingan rakyat,” lanjut James.
Kesenjangan Laporan dan Kenyataan di Lapangan
Di luar isu penegakan hukum, James NKRI juga menyentil persoalan yang tak kalah serius: kesenjangan antara laporan administratif yang terlihat mulus di atas kertas dengan kondisi nyata yang dirasakan masyarakat di lapangan.
Ia menilai masih terdapat ketimpangan yang cukup dalam, khususnya menyangkut pemerataan pembangunan, perputaran ekonomi, kualitas infrastruktur, serta akses pendidikan dan kesejahteraan rakyat di pedalaman dan desa-desa Aceh.
“Kami berharap kawan-kawan di pemerintah pusat hadir langsung melihat kondisi masyarakat di Aceh, sehingga pembangunan benar-benar dirasakan rakyat, bukan hanya terlihat baik di atas laporan,” ujarnya dengan nada mendesak.
Pernyataan itu sekaligus menjadi kritik halus namun tajam atas praktik pelaporan pembangunan daerah yang dinilai tidak selalu mencerminkan realitas di lapangan — sebuah persoalan struktural yang bukan hanya terjadi di Aceh, melainkan di banyak daerah di Indonesia.
Kepercayaan Rakyat Dibangun dari Keberanian
Di penghujung pernyataannya, James NKRI menutup dengan pesan yang ringkas namun penuh bobot — sebuah pengingat bahwa legitimasi pemerintahan pada akhirnya tidak ditentukan oleh besarnya anggaran atau megahnya proyek, melainkan oleh seberapa berani negara berdiri di pihak rakyat.
“Kepercayaan rakyat terhadap negara hanya bisa dibangun melalui keadilan, keberanian penegakan hukum, dan pemerintahan yang bersih. Aceh dan Sumatra membutuhkan perubahan nyata demi masa depan masyarakat yang lebih baik,” pungkasnya.
Pernyataan James NKRI ini menjadi cerminan dari keresahan yang sudah lama mengendap di masyarakat Aceh — sebuah daerah yang kaya sumber daya namun kerap bergulat dengan persoalan tata kelola yang tidak kunjung tuntas. Kini, dengan pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto, rakyat Aceh menitipkan harapan yang besar — sekaligus kesabaran yang tidak lagi tak terbatas. (Red)
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru