JAKARTA – Hanya hitungan hari sebelum kick-off Piala Dunia 2026, Amerika Serikat sebagai tuan rumah utama justru diterpa badai kontroversi.
Kebijakan imigrasi yang ketat memicu gelombang penolakan visa terhadap pemain, ofisial, wasit, jurnalis hingga suporter dari berbagai negara, memunculkan tudingan bahwa turnamen sepak bola terbesar di dunia itu sedang terjebak dalam “visa chaos” atau kekacauan visa.
Sorotan terbesar tertuju pada Omar Abdulkadir Artan, wasit terbaik Afrika 2025 asal Somalia yang seharusnya mencetak sejarah sebagai wasit Somalia pertama di Piala Dunia. Namun, mimpi tersebut kandas setelah otoritas perbatasan Amerika Serikat menolak masuk Artan meskipun ia telah mengantongi visa yang sah.
Pada (10/6/2026), Reuters melaporkan bahwa Pemerintahan Presiden Donald Trump menyatakan Artan ditolak karena diduga memiliki keterkaitan dengan individu yang masuk dalam pengawasan keamanan nasional. FIFA kemudian memastikan Artan tidak dapat bertugas dalam turnamen tersebut.
Dalam laporan lanjutan Reuters pada 11 Juni 2026, Artan yang kembali ke Mogadishu disambut bak pahlawan oleh ribuan warga Somalia. Ia mengaku kecewa namun memilih menerima keputusan tersebut sebagai takdir. Penolakan itu memicu kritik luas karena dianggap mencederai prinsip meritokrasi dalam olahraga internasional.
Tidak hanya Somalia. Investigasi yang dipublikasikan The Guardian pada 9 Juni 2026 mengungkap sejumlah kasus serupa yang menimpa peserta dan pendukung Piala Dunia. Sebanyak 15 anggota delegasi Iran dilaporkan gagal memperoleh visa sehingga tim nasional Iran terpaksa memindahkan basis latihan mereka ke Meksiko. Penyerang Irak, Aymen Hussein, juga sempat ditahan dan diperiksa berjam-jam saat tiba di Amerika Serikat.
Sementara itu, penyerang Swiss Breel Embolo mengalami peninjauan ulang visa sebelum akhirnya diizinkan bergabung dengan timnya.
Gelombang masalah juga menjalar ke kalangan suporter. The Guardian melaporkan sejumlah pendukung Skotlandia yang sebelumnya telah mendapatkan izin perjalanan elektronik (ESTA) mendadak kehilangan otorisasi masuk ke Amerika Serikat beberapa hari sebelum keberangkatan.
Akibatnya, banyak penggemar yang telah membeli tiket pertandingan dan memesan akomodasi terancam merugi besar.
Kebijakan tersebut memicu tudingan bahwa visa kini bukan lagi sekadar urusan administratif, melainkan telah berubah menjadi instrumen politik. Organisasi hak asasi manusia dan kelompok advokasi migran memperingatkan adanya “iklim ketakutan” menjelang Piala Dunia akibat kombinasi kebijakan keamanan perbatasan, larangan perjalanan bagi sejumlah negara, serta pemeriksaan yang semakin ketat terhadap warga asing.
Pemerintah Amerika Serikat membantah tudingan tersebut. Dalam pernyataannya pada 11 Juni 2026, Menteri Keamanan Dalam Negeri AS membela keputusan penolakan visa yang dilakukan menjelang Piala Dunia.
Washington menegaskan bahwa setiap keputusan masuk atau tidaknya seseorang ke wilayah AS didasarkan pada pertimbangan keamanan nasional dan hasil pemeriksaan otoritas imigrasi.
Namun bagi banyak pihak, rentetan kasus ini telah mencoreng citra pesta sepak bola dunia bahkan sebelum bola pertama ditendang. Ketika pemain, ofisial, wasit dan suporter harus berjuang melewati tembok birokrasi imigrasi, Piala Dunia 2026 kini tidak hanya berbicara soal persaingan di lapangan, tetapi juga pertarungan melawan kebijakan perbatasan yang semakin kontroversial. (*)
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru