“Penegakan hukum harus mampu mengungkap jaringan, pola operasional, serta pihak-pihak yang diduga memiliki peran lebih besar dalam ekosistem judi online,” ucapnya.
Komisi I DPR pada awal 2025 juga telah menyoroti masih maraknya iklan dan tautan judi online di berbagai platform media sosial. Fakta tersebut menunjukkan pemberantasan judi online masih menghadapi persoalan serius meskipun berbagai langkah penindakan telah dilakukan pemerintah.
Di titik inilah hasil kerja Panja Judi Online menjadi relevan. Publik membutuhkan jawaban konkret: apa rekomendasinya, apa evaluasinya terhadap kebijakan pemerintah, dan sejauh mana rekomendasi tersebut telah dijalankan kementerian maupun lembaga penegak hukum.
Publik Menunggu Jawaban, Bukan Sekadar Nama
Kasus ini pada akhirnya bukan hanya tentang nama Budi Arie yang muncul dalam dokumen perkara.
Pertanyaan yang lebih tajam adalah apakah setiap fakta yang terungkap di persidangan benar-benar ditelusuri aparat, atau berhenti sebatas menjadi bagian dari berkas perkara?
Jika tidak ditemukan bukti keterlibatan pidana, publik juga berhak memperoleh penjelasan bahwa fakta tersebut telah diperiksa dan tidak memenuhi unsur pidana.
Sebaliknya, apabila ditemukan bukti baru, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan tanpa memandang jabatan, kedekatan, maupun status seseorang.
Pemberantasan judi online hanya akan dipercaya publik apabila penegakan hukumnya konsisten. Pelaku lapangan tidak boleh menjadi satu-satunya sasaran sementara dugaan peran pihak yang lebih besar tidak pernah mendapatkan kejelasan.
Karena itu, sorotan terhadap Budi Arie semestinya menjadi momentum bagi APH dan DPR untuk membuka kembali seluruh fakta yang berkaitan dengan perkara judi online.
Bukan untuk menghakimi seseorang sebelum terbukti bersalah, melainkan memastikan tidak ada fakta yang sengaja dibiarkan menggantung dan tidak ada pihak yang diperlakukan berbeda di hadapan hukum.
“Jangan sampai masyarakat melihat seolah-olah ada orang yang kebal hukum,” tegas Hari
Beri Komentar