UPDATE

NASIONAL

Muslim Arbi Minta Polisi Periksa Jokowi Buntut Dugaan Makar Budi Arie

Muslim juga mengingatkan bahwa istilah makar memiliki konsekuensi hukum serius. Sejak berlakunya UU 1/2023 tentang KUHP, pengaturan mengenai makar antara lain terdapat dalam Pasal 191, Pasal 192, dan Pasal 193.

Pasal 191 mengatur makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan maksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.

Sementara Pasal 192 mengatur makar dengan maksud agar sebagian atau seluruh wilayah Indonesia jatuh ke tangan kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun Pasal 193 mengatur makar terhadap pemerintah. Ayat (1) pasal tersebut menyebut setiap orang yang melakukan makar dengan maksud menggulingkan pemerintah dapat dipidana penjara paling lama 12 tahun. Sementara pemimpin atau pengatur makar dapat dipidana penjara paling lama 15 tahun.

Karena itu, menurut Muslim, untuk menyebut seseorang melakukan makar, penyidik tidak cukup hanya menemukan adanya pernyataan politik yang kontroversial. Unsur pidananya harus ditelusuri.

Persoalannya, kata Muslim, harus dibuktikan apakah terdapat maksud untuk menggulingkan pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 193, atau pernyataan Budi Arie hanya berupa analisis politik mengenai kemungkinan dinamika politik sebelum 2029.

Selain dugaan makar, laporan tersebut juga mempersoalkan dugaan penghasutan.

Pasal 246 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut orang untuk melakukan tindak pidana atau menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan kekerasan dapat dipidana penjara paling lama empat tahun atau denda kategori V.

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)
1 2

Bagaimana reaksi Kamu?

Diskusi

Terkait

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ada lagi data informasi lainnya.