Indonesia memiliki pengalaman panjang bahwa konflik politik yang dibiarkan menjadi konflik identitas dapat meninggalkan luka sosial jauh lebih panjang daripada masa kampanye itu sendiri.
Karena itu, persoalan Gibran seharusnya ditempatkan dalam kerangka yang lebih besar yaitu bagaimana memastikan bahwa hukum bekerja, lembaga negara menjalankan kewenangannya, dan pergantian atau keberlanjutan kekuasaan berlangsung melalui mekanisme konstitusional.
Pada akhirnya, persoalan Gibran bukan hanya tentang seorang Wakil Presiden. Ia adalah ujian bagi kedewasaan demokrasi Indonesia.
Apakah tekanan politik dapat disalurkan melalui mekanisme konstitusional? Apakah kritik dapat tetap keras tanpa berubah menjadi delegitimasi institusi? Dan apakah pemerintah mampu menjaga stabilitas tanpa mengorbankan prinsip akuntabilitas?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar apakah Gibran akan turun atau tetap berada di Istana.
Sebab dalam demokrasi, yang harus dipertahankan bukan hanya siapa yang memegang jabatan, tetapi juga kepercayaan publik bahwa jabatan tersebut diperoleh, dijalankan, dan bila harus berakhir ditinggalkan melalui aturan yang sama bagi semua orang.
(Penulis adalah Pemerhati Isu Politik)
Beri Komentar