Selama bertugas, tiga helikopter CH-47 Chinook milik Jepang melakukan sekitar 40 operasi udara dengan menjatuhkan lebih dari 220 ton air. Operasi pengeboman air atau water bombing tersebut berlangsung sejak 16 September di sejumlah wilayah Kalimantan Barat, termasuk Pontianak dan Ketapang.
Helikopter dan personel Jepang tiba di Pelabuhan Kijing, Kalimantan Barat, pada 10 September setelah bertolak dari Pelabuhan Kure, Prefektur Hiroshima, pada 30 Agustus. BNPB menyebut pengerahan tersebut menjadi kali pertama militer Jepang menjalankan operasi pemadaman karhutla dalam misi luar negeri.
Bantuan itu merupakan bagian dari kerja sama Kementerian Pertahanan kedua negara dalam operasi kemanusiaan dan bidang pertahanan lainnya. Jepang kemudian mengakhiri dukungan pemadaman pada 29 September setelah berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia.
Malaysia Belum Terima Respons
Di tengah polemik tersebut, Malaysia mengaku belum menerima respons resmi dari Indonesia atas tawaran bantuan pemadaman karhutla. Wakil Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menyampaikan hal itu kepada wartawan setelah meresmikan Bulan Kesiapsiagaan Nasional 2026 di Ipoh Convention Centre, Selasa (13/10).
Ahmad Zahid mengatakan Malaysia telah menawarkan satu pesawat pemadam kebakaran, tiga helikopter, dan 52 personel untuk membantu operasi pemadaman di Indonesia. Tawaran itu, menurut dia, telah dibicarakan dalam pertemuannya dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan perwakilan Wakil Presiden saat berkunjung ke Jakarta pada September lalu.
Namun, hingga Selasa (13/10), pemerintah Malaysia masih menunggu tanggapan dari Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Malaysia (NADMA) dan Kementerian Luar Negeri Malaysia juga disebut telah mengirimkan surat kepada mitra masing-masing, tetapi belum mendapat respons.
“Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Nadma) dan Kementerian Luar Negeri juga telah mengirimkan surat kepada mitra masing-masing, tetapi belum ada respons,” kata Ahmad Zahid kepada wartawan, dikutip Malay Mail.
Meski belum mendapat jawaban, Ahmad Zahid berusaha menanggapi situasi tersebut secara positif. “Kami berpandangan positif bahwa mungkin mereka tidak memerlukan bantuan kami,” ujarnya.
Pernyataan tersebut belum bisa dimaknai sebagai bukti bahwa Indonesia menolak bantuan Malaysia. Hingga keterangan itu disampaikan, belum ada keputusan resmi Indonesia untuk menerima ataupun menolak tawaran tersebut.
Tawaran bantuan Malaysia muncul ketika dampak karhutla di Sumatera dan Kalimantan menjadi perhatian kawasan. Kabut asap yang terbawa angin telah memasuki wilayah Malaysia dan memicu persoalan kualitas udara.
Beri Komentar