BANDA ACEH – Kasus hukum yang menyeret nama Politikus Partai Golkar Nusron Wahid, direspons Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung.
Sebagai seorang sahabat, Doli menyarankan agar Menteri ATR/BPN itu memenuhi panggilan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) atas tanah yang dikelola Summarecon di Kabupaten Bogor tersebut.
Menurut Doli, sebagai warga negara yang patuh hukum, Nusron tidak boleh menghindar dan berani menghadapi proses yang sedang berjalan.
“Kepada sahabat saya, Saudara Nusron, saya kira kalau memang kita merasa tidak pernah melakukan pelanggaran apa-apa, kalau dipanggil ya datang saja. Jelaskan saja semuanya,” kata Doli Kurnia saat menjadi narasumber dalam sebuah podcast di YouTube bertajuk “Ahmad Doli Blak-blakan Soal Pasal Selundupan Pencalonan Gibran | NGOCAK FEBBY” dikutip Jumat, 23 Oktober 2026.
Doli berpandangan bahwa kehadiran Nusron Wahid untuk memberikan klarifikasi langsung di hadapan penyidik KPK sangat penting.
Oleh karena itu, sikap kooperatif dari pihak-pihak yang bakal digali keterangannya sangat dibutuhkan agar tidak memunculkan spekulasi liar di tengah masyarakat.
Doli mengingatkan bahwa polemik hukum yang terus bergulir tersebut harus segera diakhiri dan tidak boleh dibiarkan berkepanjangan.
“Ini polemik yang harus segera diakhiri, jangan berkepanjangan. Apalagi ini masalah hukum. Hukum tidak boleh dipermain-mainkan,” tegas Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar ini.
Doli khawatir, jika kejelasan hukum dibiarkan menggantung, tatanan bernegara akan rusak dan berubah menjadi hukum rimba yang bisa memancing kemarahan publik.
Di sisi lain, Doli juga menyoroti langkah komisi antirasuah. Ia meminta KPK untuk segera memberikan penjelasan yang utuh terkait duduk perkara yang menyeret nama koleganya tersebut.
Ia mengaku sempat menyayangkan sikap KPK sebelumnya yang secara tiba-tiba mengumumkan nama Nusron, padahal informasi terkait dugaan keterlibatannya belum dapat dipastikan kebenarannya.
Jika polemik ini terus dibiarkan tanpa kepastian, Doli memperingatkan bahwa kasus ini akan membawa efek domino yang sangat merugikan.
Kerugian tersebut tidak hanya ditanggung secara personal oleh seorang Nusron Wahid.
“Ini bukan hanya menyangkut soal nama baik teman saya sendiri. Ini akan menyangkut nama baik kami semua di Partai Golkar,” tegas Doli.
Lebih jauh, Doli menyebut skandal hukum ini berpotensi mencoreng wajah pemerintahan Kabinet Merah Putih di bawah komando Presiden Prabowo Subianto.
Banda Aceh
Jakarta Pusat
Kalimantan Tengah
Palembang
Palu
Pangkal Pinang
Pekanbaru
Tapaktuan
Aceh Tenggara
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kota Langsa
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Beri Komentar