Karhutla Terus Berulang, Kursi Jumhur Hidayat dan Raja Juli Digoyang

BANDA ACEH – Desakan perombakan atau reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto menguat. Aliansi Mahasiswa Merdeka meminta Presiden mengevaluasi sekaligus mengganti Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang menjadi salah satu sorotan utama dalam tuntutan tersebut.

Desakan itu disampaikan menyusul aksi mahasiswa dan masyarakat sipil di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Aksi tersebut mengangkat sejumlah persoalan, mulai dari krisis ekologis, kebijakan ekonomi, pendidikan, penegakan hukum, hingga perlindungan kebebasan sipil.

Aliansi Mahasiswa Merdeka menilai evaluasi terhadap jajaran kabinet perlu menjadi bagian dari pertanggungjawaban pemerintahan. Mereka meminta Presiden tidak berhenti pada evaluasi administratif, tetapi mempertimbangkan pergantian pejabat apabila kinerja kementerian tidak memenuhi tanggung jawab yang diharapkan masyarakat.

Dalam tuntutan tertulisnya, aliansi secara khusus menyebut nama Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebagai pejabat yang perlu dievaluasi untuk diganti.

Karhutla Berulang, Pencegahan dan Penegakan Hukum Disorot

Karhutla menjadi persoalan serius karena dampaknya tidak hanya merusak kawasan hutan dan lahan, tetapi juga mengancam ekosistem, mengganggu aktivitas masyarakat, serta berpotensi menimbulkan persoalan kesehatan dan kerugian ekonomi.

Kebakaran yang berulang juga menempatkan upaya pencegahan, pengawasan kawasan rawan, deteksi dini, dan kesiapsiagaan sebagai bagian penting dari tanggung jawab pemerintah. Penanganan tidak semestinya hanya diukur dari kemampuan memadamkan api setelah kebakaran terjadi, tetapi juga dari efektivitas mencegah kebakaran meluas.

Aliansi Mahasiswa Merdeka mendesak agar persoalan tersebut menjadi bahan evaluasi serius terhadap kementerian yang memiliki kewenangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Menurut tuntutan aliansi, pemerintah perlu memastikan pengawasan terhadap kawasan hutan dan lahan berjalan efektif, termasuk terhadap wilayah konsesi perusahaan yang memiliki kewajiban melakukan pencegahan serta pengendalian kebakaran.

Penegakan hukum juga menjadi perhatian. Perusahaan atau pihak lain yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum, sedangkan kewajiban pemulihan lingkungan perlu diawasi hingga benar-benar dilaksanakan.

Publik juga berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai pihak yang bertanggung jawab, proses penanganan perkara, sanksi yang dijatuhkan, serta perkembangan pemulihan kawasan terdampak.

Banda Aceh

11.00 WIB

28 °C

Berawan

Kota Langsa

12.00 WIB

27 °C

Berawan

Aceh Selatan

12.00 WIB

27 °C

Berawan

Aceh Tenggara

12.00 WIB

25 °C

Berawan

Bali

13.00 WITA

32 °C

Cerah

Banten

11.00 WIB

30 °C

Berawan

Bengkulu

11.00 WIB

30 °C

Hujan Ringan

DI Yogyakarta

12.00 WIB

32 °C

Cerah Berawan

Jakarta Pusat

11.00 WIB

30 °C

Berawan

Jambi

11.00 WIB

30 °C

Berawan

Kalimantan Barat

12.00 WIB

30 °C

Cerah Berawan

Kalimantan Selatan

12.00 WITA

34 °C

Cerah

Kalimantan Timur

12.00 WITA

31 °C

Berawan

Kalimantan Utara

12.00 WITA

30 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Tengah

12.00 WIB

34 °C

Udara Kabur

Lampung

11.00 WIB

31 °C

Berawan

Nusa Tenggara Barat

12.00 WITA

32 °C

Hujan Ringan

Palu

12.00 WITA

33 °C

Cerah

Pangkal Pinang

11.00 WIB

33 °C

Udara Kabur

Riau

11.00 WIB

28 °C

Cerah Berawan

Sumatera Selatan

12.00 WIB

31 °C

Berawan

Sumatera Utara

12.00 WIB

30 °C

Berawan

Sumatera Barat

11.00 WIB

24 °C

Hujan Ringan

Kepulauan Bangka Belitung

11.00 WIB

33 °C

Udara Kabur

Kepulauan Riau

10.00 WIB

28 °C

Berawan

Jawa Barat

12.00 WIB

27 °C

Berawan

Jawa Tengah

11.00 WIB

33 °C

Cerah

Jawa Timur

11.00 WIB

34 °C

Berawan

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)