Soal Hak Menyatakan Pendapat Pemakzulan Gibran, PDIP: Kita Lihat Nanti di Paripurna DPR

BANDA ACEH -Fraksi PDI Perjuangan DPR RI merespons kemungkinan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira mengatakan, komunikasi antaranggota DPR terkait persoalan tersebut terus berjalan. 

Namun, ia belum memastikan apakah akan ada anggota yang menyampaikan usulan dalam rapat paripurna DPR.

“Ya, komunikasi lah antara anggota selama ini berjalan. Cuma apakah akan ada yang menyampaikan, ya itu biasa kalau di dalam di, di apa, di paripurna seperti ini. Kita lihat lah nanti,” ujar Andreas di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.

Andreas menegaskan, sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta kader bersuara lantang terhadap persoalan hukum yang bertentangan dengan konstitusi, tetap menjadi perhatian serius kader banteng di Parlemen.

Terlebih, sudah dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme di DPR.

“Ya itu memang harus seperti itu, artinya kan eh sudah ada dua keputusan MK dan MA. Oleh karena itu eh ya saya melihat ini harus ditindaklanjuti di DPR. Nah soal prosesnya, bagaimana mekanismenya, itu ada di dalam aturan eh di pasal 7 Undang-Undang Dasar. Nah sehingga eh mekanisme ini yang harus kita perhatikan betul,” jelasnya.

Terkait kemungkinan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat dibandingkan hak lainnya, Andreas menilai mekanisme tersebut lebih rasional dan efektif dari sisi waktu.

“Saya kira hak menyatakan pendapat itu yang paling apa, ya rasional, dan efisien, efektif dari segi waktu,” katanya.

Meski demikian, ia belum memastikan apakah usulan tersebut akan langsung disampaikan dalam rapat paripurna DPR kali ini.

“Ah belum, saya kira nanti dulu, kan prosesnya masih panjang,” tandasnya.

Wacana pemakzulan Gibran dan penggunaan Hak Angket kembali menguat setelah MA mengabulkan permohonan kasasi perkara tata usaha negara Nomor 742 K/TUN/2026 pada Jumat, 30 Oktober 2026.

Dalam putusan tersebut, majelis hakim kasasi yang dipimpin Hakim Agung Yulius bersama hakim anggota Hari Sugiharto dan Maftuh Effendi membatalkan putusan peradilan tingkat sebelumnya (judex facti) dan mengabulkan seluruh gugatan Subhan Palal.

“742 K/TUN/2026. Kabul kasasi. Batal judex facti. Adili sendiri: Kabul gugatan penggugat seluruhnya,” demikian bunyi amar putusan kasasi yang tercantum dalam laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta.

Melalui putusan itu, MA menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan ijazah luar negeri atas nama Gibran yang diterbitkan Kemendikbudristek pada 2019 tidak sah secara hukum.

Banda Aceh

11.00 WIB

27 °C

Berawan

Kota Langsa

12.00 WIB

30 °C

Hujan Ringan

Aceh Selatan

12.00 WIB

25 °C

Berawan

Aceh Tenggara

12.00 WIB

26 °C

Berawan

Bali

12.00 WITA

30 °C

Cerah Berawan

Banten

11.00 WIB

32 °C

Cerah Berawan

Bengkulu

12.00 WIB

30 °C

Berawan

DI Yogyakarta

12.00 WIB

34 °C

Cerah Berawan

Jakarta Pusat

12.00 WIB

32 °C

Berawan

Jambi

12.00 WIB

30 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Barat

12.00 WIB

34 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Selatan

13.00 WITA

30 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Timur

13.00 WITA

28 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Utara

13.00 WITA

30 °C

Cerah

Kalimantan Tengah

12.00 WIB

31 °C

Cerah

Lampung

12.00 WIB

30 °C

Berawan

Nusa Tenggara Barat

13.00 WITA

30 °C

Hujan Ringan

Palu

13.00 WITA

28 °C

Hujan Ringan

Pangkal Pinang

12.00 WIB

27 °C

Hujan Ringan

Riau

12.00 WIB

30 °C

Berawan

Sumatera Selatan

12.00 WIB

32 °C

Berawan

Sumatera Utara

13.00 WIB

30 °C

Berawan

Sumatera Barat

11.00 WIB

24 °C

Hujan Ringan

Kepulauan Bangka Belitung

11.00 WIB

27 °C

Hujan Ringan

Kepulauan Riau

11.00 WIB

30 °C

Hujan Ringan

Jawa Barat

11.00 WIB

26 °C

Hujan Ringan

Jawa Tengah

11.00 WIB

30 °C

Cerah Berawan

Jawa Timur

11.00 WIB

36 °C

Cerah Berawan

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)