Sebelumnya, pengamat dan praktisi kemaritiman, Lukmanul Hakim juga meminta Presiden Prabowo turun tangan mengusut dugaan ketidaksesuaian anggaran program Recirculating Aquaculture System (RAS) KKP. Ia meminta pemerintah melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan hingga pelaksanaan proyek tersebut.
Menurutnya, selisih antara nilai anggaran yang direncanakan dengan alokasi yang diterima desa perlu dijelaskan secara terbuka, termasuk peruntukan dana dalam setiap tahapan pekerjaan.
“Pertanyaannya, jika dalam perencanaan atau dokumen anggaran KKP nilai program mencapai Rp1,6 miliar, mengapa desa hanya menerima alokasi sekitar Rp400 juta sampai Rp520 juta? Ini harus dijelaskan secara transparan dan akuntabel,” tegas Lukmanul dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru