UPDATE

NASIONAL

Akhirnya, DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi UU, Koruptor Dihukum Mati

Pilar kedua, lanjut dia, mengatur mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan atau non-conviction based disertai pembagian kewenangan ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Sementara pilar ketiga mewajibkan pengelolaan aset secara transparan dalam satu siklus penuh oleh lembaga profesional yang independen.

“Pilar keempat restorasi berkeadilan jaminan pengembalian aset kepada korban dan perlindungan proporsional bagi pihak ketiga yang beridikat baik,” tandasnya.

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)
1 2

Bagaimana reaksi Kamu?

Diskusi

Terkait

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ada lagi data informasi lainnya.