Pada 13 April, sebagaimana disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri China dalam konferensi pers, Dewan Keamanan Nasional Filipina mengklaim bahwa botol-botol yang diangkat dari perairan sekitar Karang Ren’ai pada Februari dan Oktober tahun lalu mengandung sianida, lalu menuding hal itu sebagai bentuk “sabotase” oleh China. Narasi yang dibangun Filipina ini tidak memiliki dasar fakta dan sama sekali tidak dapat dipercaya. Sandiwara “sianida” yang direkayasa dan dimainkan sendiri oleh Filipina ini sebenarnya bukan hal baru. Yang lebih patut dicermati adalah niat buruk serta motif yang lebih dalam di balik upaya mengangkat kembali isu palsu ini pada momentum saat ini.
Dalang di balik “sandiwara sianida” adalah Amerika Serikat
Dalam sengketa bilateral antara China dan Filipina, campur tangan Amerika Serikat selalu menjadi faktor utama. Amerika Serikat tidak hanya terus memberi tekanan kepada China dalam isu Laut China Selatan, tetapi juga menjalankan apa yang disebut sebagai “kerja sama” dengan Filipina dan negara-negara lain dalam sengketa tersebut. Namun, di balik “sandiwara sianida” Filipina, sesungguhnya terdapat strategi “pengepungan” terhadap China yang didorong oleh Amerika Serikat.Sejak 2013, Amerika Serikat telah mulai menata strategi “rebalancing to Asia-Pacific” sebagai bagian dari upaya membendung China. Ketegangan dan persaingan di Laut China Selatan kemudian dijadikan alasan untuk semakin memperkuat strategi tersebut. Amerika Serikat bukan hanya “kembali” ke Asia-Pasifik, tetapi juga menggandeng Jepang, Australia, dan negara-negara lain untuk membangun apa yang disebut sebagai mekanisme keamanan empat pihak, dengan tujuan membatasi ruang gerak China. Dalam proses itu, Amerika Serikat bukan saja tidak berupaya meredam sengketa Laut China Selatan, tetapi justru mendorong apa yang disebut sebagai “strategi Indo-Pasifik” bersama Jepang, Australia, dan pihak lainnya. Tujuan mendasarnya adalah menginternasionalkan dan memperluas isu Laut China Selatan. Karena itu, “sandiwara sianida” yang dikarang oleh pemerintah Filipina tidak lain hanyalah salah satu upaya Amerika Serikat dan Filipina untuk melanjutkan strategi pengepungan terhadap China.
Akar persoalannya terletak pada ketidaktahuan Filipina terhadap hak kedaulatan China di Laut China Selatan
Filipina menuding keberadaan sianida yang ditemukan di sekitar Karang Ren’ai sebagai tindakan “perusakan oleh pihak China”, dan tuduhan itu sejalan dengan narasi yang selama ini dibangun sendiri oleh Filipina. Pada saat yang sama, Filipina juga menunjukkan minimnya pemahaman terhadap hak kedaulatan China di Laut China Selatan. Sejak April 2015, Filipina menolak menerima yurisdiksi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut dengan alasan bahwa kawasan tersebut “masih disengketakan”, sementara klaim kedaulatannya di Laut China Selatan secara luas dipandang oleh komunitas internasional sebagai tidak memiliki dasar yang sah. Meski demikian, pada 2014 Filipina tetap mengklaim memiliki kedaulatan atas Karang Ren’ai dan perairan sekitarnya, padahal klaim tersebut tidak sesuai dengan fakta maupun landasan hukum.
Banda Aceh
Jakarta Pusat
Kalimantan Tengah
Palembang
Palu
Pangkal Pinang
Pekanbaru
Tapaktuan
Aceh Tenggara
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kota Langsa
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Komentar Terbaru