BANDA ACEH – Media Inggris The Economist menyoroti gaya kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dan mengaitkan dengan segala programnya hingga rekam jejak masa lalunya.
Artikel dari The Economist baru-baru ini menyoroti gaya kepemimpinan Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang dinilai semakin memusatkan kekuasaan, meningkatkan belanja negara secara agresif, dan memperluas peran militer dalam urusan sipil.
Kebijakan-kebijakan tersebut, menurut analisis media asal Inggris itu, menimbulkan kekhawatiran terhadap arah demokrasi Indonesia serta stabilitas fiskal di tengah tekanan ekonomi global dan meningkatnya beban anggaran.
The Economist menulis Prabowo kadang menunjukkan sikap murah hati terhadap para pengkritiknya.
“Apakah saya benar-benar seorang otoriter?” tanyanya tahun lalu.
“Saya rasa tidak… Kritik itu baik. Kita tidak boleh didorong oleh kemarahan atau rasa dendam.”
Namun di waktu lain, muncul sisi yang lebih keras.
“Kekuatan asing,” katanya dengan marah pada Juni lalu.
“Mendanai LSM untuk menimbulkan perpecahan di antara kita. Mereka mengaku membela demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan pers, padahal itu hanyalah versi mereka sendiri.”
Laporan The Economist, Prabowo disebut sebagai seorang jenderal keras yang kemudian membangun citra sebagai kakek penyayang kucing.
Tetapi temperamen Prabowo sangat mudah berubah-ubah sehingga bahkan para sekutunya sendiri khawatir terhadap stabilitas ekonomi makro Indonesia dan demokrasi negara ini.
“Prabowo sedang memusatkan kekuasaan dan, sesuai dengan ketidakpercayaannya yang lama terhadap demokrasi multipartai, mulai menyingkirkan oposisi di parlemen. Ia juga membelanjakan uang negara melebihi kemampuan Indonesia, menempatkan orang-orang dekatnya di posisi ekonomi penting, dan memberi peran lebih besar kepada militer dalam kehidupan publik,” tulis laporan itu.
Hasilnya, bagi sebagian orang terlihat sebagai kembali ke awal dari reformasi yang telah menopang stabilitas Indonesia sejak krisis finansial Asia 1997–1998.
Prabowo disebut meluncurkan dua program populis besar: program makan gratis untuk sekolah, yang bertujuan mengatasi stunting pada anak-anak, dan jaringan 80.000 koperasi desa merah putih untuk mengurangi peran perantara yang dianggap merugikan petani.
Dua program ini dipandang boros dan bisa menghabiskan sedikitnya 320 triliun rupiah tahun ini, atau sekitar 10% dari pendapatan negara yang direncanakan.
“Namun itu mungkin belum sepenuhnya menggambarkan tekanan pada keuangan Indonesia. Di bawah Prabowo, proyeksi anggaran terlalu optimistis. Harga komoditas ekspor seperti batu bara, nikel, dan kelapa sawit yang rendah telah mengurangi pendapatan pajak, yang turun 3% pada 2025, padahal sebelumnya diperkirakan naik 7%,” tulis laporan tersebut.
Beri Komentar