0leh:Rosadi Jamani
HARI ini kita dipertontonkan, Lapas rasa hotel mewah itu dirobohkan. Semua pada tepuk tangan. Sayangnya, tak satu pun menunjuk hidung napi penikmat Lapas eksklusif itu. Kemudian, sipir cuma dinonaktifkan. Publik maunya para napi tajir itu dipindah ke Lapas paling menyeramkan di negeri ini.
Sepuluh dari tiga belas bangunan di Lapas Kelas IIA Cibinong akhirnya dihantam ekskavator ungu. Bangunan berdiri di bantaran Sungai Ciliwung sejak 2021–2025 itu selama ini diberi nama manis: rumah dinas, mess pegawai, entah apa lagi. Padahal hanya tiga unit tercatat dalam SIMAK BMN. Tiga belas lainnya seperti proyek siluman.
Sebelum beton digilas, televisi raksasa, sofa, springbed, AC, peralatan kebugaran, sampai kulkas berisi tiga botol wiski dan satu botol bir milik pribadi Kasi Kamtib diangkut lebih dahulu. Setelah harta bendanya diselamatkan, barulah beton dihukum mati.
Dirjen PAS Mashudi memimpin pembongkaran. Lima pejabat struktural dinonaktifkan sejak 26 September: Kalapas Wisnu Hani Putranto, Kepala KPLP, Kasi Binadik, Kasi Kamtib Adi Nugroho Nur, dan Kaur Umum Deni Sugiarto. Nama terakhir mengaku tidak tahu sumber anggaran bangunan berdiri hanya dalam tiga bulan pada 2023.
Ombudsman sudah sidak 23 September. Ditemukan lebih dari sepuluh unit mirip apartemen, lengkap dengan dapur dan ruang tamu. Bahkan ada dugaan simulator golf yang kemudian disebut loker. Dua napi kasus timah, Achmad Albani dan Hasan Tjhie, juga ditemukan di area SAE.
Komisi XIII DPR datang. Marah. Kecewa. Mengatakan, “kita semua dibohongi.” Lalu perintah keluar, bongkar! Maka ekskavator bekerja. Beton ambruk. Debu mengepul. Kamera menyala. Pejabat berdiri. Publik tepuk tangan. Selesai?
Tidak. Justru di sinilah pertanyaan paling brutal dimulai. Siapa yang membangun? Siapa membayar? Siapa meminta? Siapa menikmati? Jawabannya seperti mantra birokrasi, swadaya.
Bukan APBN, kata Irjen Rudi Setiawan. Swakelola, kata Dirjen. Tapi swadaya dari siapa? Dari malaikat? Dari angin Ciliwung? Atau uangnya tumbuh sendiri di bawah fondasi?
Ombudsman mendengar langsung dari warga binaan, “Ya, kami bayar.” Ketika ditanya berapa, mereka tersenyum lalu bungkam.
Sumber tidak resmi menyebut tarif mencapai Rp25 juta per bulan atau Rp1 miliar setahun. Nama Ferdy Sambo, Harvey Moeis, napi kasus timah dan sejumlah koruptor kelas kakap ikut disebut. Kuasa hukum Sambo membantah. Ada pula dugaan bangunan gereja dan area belakang dibiayai napi tertentu, serta isu setoran mengalir dari pejabat lapas hingga kementerian.
Beri Komentar